Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 16 Mei 2023 | 13:08 WIB
Dewan Pembina Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jusuf Kalla di acara Munas ke III Himpunan Pengusaha Kahmi (HIPKA) di Hotel Sultan Jakarta, selasa 6 Desember 2022 [SuaraSulsel.id/Tim Media JK]

JK mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa menjelang musim politik. Menurutnya, jika pemerintah tak netral, maka bisa saja menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan JK pasca Jokowi mengundang enam petinggi partai ke Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika itu membahas soal pembangunan, semua partai di pemerintahan harusnya diundang.

"Tapi kenapa Nasdem tidak di ini (undang), itu jelas bahwa pak Jokowi anggap ini sudah tidak di koalisi lagi. Berarti itu pengertiannya tentang politik kan, berarti ada keberpihakan," ungkapnya.

Ia pun menilai Jokowi sebagai Presiden harus lebih arif dan bijak. Apalagi posisinya bukan incumbent.

Baca Juga: Masih Cari yang Bisa Diajak Kerja Sama, PDIP Ogah Buru-buru Umumkan Cawapres untuk Ganjar di Pilpres 2024

JK mengaku kritikannya ini bukan karena mendukung salah satu capres tertentu di Pilpres 2024. Ia hanya ingin Jokowi netral agar demokrasi tetap terjaga, tidak lagi seperti pada masa orde baru.

"Jangan demokrasi itu kembali ke zaman orde baru, disuruh aparat memihak dan sebagainya. Nanti akan timbul konflik masyarakat, nanti kalau timbul konflik kita semua rugi kan," ucap JK.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More