Jusuf Kalla Ungkap Bahaya Akan Timbul Karena Presiden Jokowi Tidak Netral di Pilpres 2024

SuaraSulsel.id - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengaku punya sejarah hubungan yang panjang dengan Presiden RI, Joko Widodo. Keakraban itu sudah terjalin saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

JK bahkan diketahui yang mengajak Jokowi dan menawarinya maju di Pilgub Jakarta 2012. Ia yang mengatur, walau awalnya Jokowi sempat ragu.

"Minta maaf, itu pak Jokowi ke Jakarta itu saya yang ajak kan, saya yang atur, dan saya yang wakilnya di Presiden. Itu hubungan kita itu sudah lama sekali, beliau ragu ke Jakarta, (saya bilang) nggak pak jangan ragu kita yang atur," ujar JK seperti yang disiarkan di kanal youtube TVOne, Senin, 15 Mei 2023.

"Boleh tanya beliau (Jokowi), tanya siapa saja, saya yang bawa ke Jakarta?," jelasnya.

Baca Juga: Masih Cari yang Bisa Diajak Kerja Sama, PDIP Ogah Buru-buru Umumkan Cawapres untuk Ganjar di Pilpres 2024

JK mengaku hubungan keduanya hingga kini baik-baik saja. Walau tidak se-intens dulu.

JK pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi, tapi tak digubris. Padahal saat masa jabatannya sebagai wakil presiden baru-baru berakhir, Jokowi mengaku akan bertemu sekali sebulan.

"Mungkin sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk ketemu. Waktu saya berhenti beliau bilang nanti kita tiap bulan ketemu. Saya bilang jangan tiap bulan, dua bulan ajablah. Tiap dua bulan saya ketemu, kita diskusi apa saja, tentang ekonomi politik, saran untuk apa, macam-macam," kata JK.

Mereka terakhir bertemu sekitar delapan bulan yang lalu. Setelahnya tak ada lagi komunikasi.

"Sekarang tidak ketemu lagi. Alasannya gak tahu. Saya minta waktu, mungkin beliau sangat sibuk sehingga tidak punya waktu ketemu," katanya.

Baca Juga: PDIP Bicara Soal Peluang PAN Dukung Ganjar Capres 2024: Biasanya Nanti Momen Terakhir Setelah Semuanya Matang

Jokowi Dianggap Tak Netral

JK mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa menjelang musim politik. Menurutnya, jika pemerintah tak netral, maka bisa saja menimbulkan konflik di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan JK pasca Jokowi mengundang enam petinggi partai ke Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika itu membahas soal pembangunan, semua partai di pemerintahan harusnya diundang.

"Tapi kenapa Nasdem tidak di ini (undang), itu jelas bahwa pak Jokowi anggap ini sudah tidak di koalisi lagi. Berarti itu pengertiannya tentang politik kan, berarti ada keberpihakan," ungkapnya.

Ia pun menilai Jokowi sebagai Presiden harus lebih arif dan bijak. Apalagi posisinya bukan incumbent.

JK mengaku kritikannya ini bukan karena mendukung salah satu capres tertentu di Pilpres 2024. Ia hanya ingin Jokowi netral agar demokrasi tetap terjaga, tidak lagi seperti pada masa orde baru.