PT IKI Belum Bayar Utang Rp1,4 Miliar, PT Safira Tempuh Jalur Hukum

SuaraSulsel.id - Manajemen PT Industri Kapal Indonesia (IKI) tengah menempuh upaya mediasi soal penyelesaian utang sebesar Rp1,4 miliar. Kepada PT Safira Laras Persada selaku pihak ketiga usai mengajukan permohonan kewajiban penundaan utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.

"Tentu kami sikapi bersama bahwa akan melakukan mediasi, dan akan sepakat untuk mencari solusi damai," kata penasihat hukum PT IKI Persero, Iqbal, Jumat (7/10/2022).

Sejauh ini pihaknya telah berusaha menyikapi persoalan tersebut dengan baik dan tetap tunduk pada aturan serta proses yang sedang berjalan di pengadilan setempat.

Perwakilan PT Safira Laras Persada sebagai pemohon PKPU, Sayyid Umar Al Masyhur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai cara agar manajemen PT IKI menyelesaikan tunggakan tagihan. Setelah bekerja sama menyelesaikan proyek pengerjaan kapal.

Baca Juga: Korban Tragedi Kanjuruhan Nur Saguwanto Patah Kaki, Muka Melepuh, Orangtua Cari Utang Uang untuk Pengobatan

"Kami hanya menagih hak kami yang belum dipenuhi oleh PT IKI berupa pembayaran jasa pengecatan dan perawatan interior beberapa kapal sejak 2019," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan akhirnya memilih menempuh jalur hukum untuk mengikuti sidang PKPU sebagai pemohon dan menjadikan PT IKI sebagai termohon. Alasannya, selama ini tidak lancar membayar tagihan dan cenderung macet.

Berdasarkan daftar tagihan sejak bekerja sama dengan PT IKI terdapat beberapa nilai piutang belum dibayarkan hingga jatuh tempo pada tahun 2020 lebih dari Rp2,014 miliar.

Begitu pula ada beberapa perjanjian telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, enggan dijalankan sepenuhnya oleh termohon.

Meski ada upaya termohon menyelesaikan utang, hanya empat kali pembayaran mulai 9 November dan 15 Desember 2020, 14 Januari 2021 dan terakhir 1 Juli 2022 senilai Rp660,5 juta.

Baca Juga: Netizen Langsung Pasang Badan, Satria Mulia Sebut Lesti Kejora dan Rizky Billar Banyak Utang

Dengan demikian, masih tersisa tagihan lebih dari Rp1,354 miliar plus denda pembayaran sesuai dengan nota yang sudah jatuh tempo empat kali pembayaran lebih dari Rp105 juta dengan total tagihan secara akumulasi sebesar Rp1,459 miliar.