Perintah Kajati Sulsel: Telusuri Tuntas Semua Aset Milik Terpidana Mira Hayati

SuaraSulsel.id - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Didik Farkhan Alisyahdi menginstruksikan Bidang Pemulihan Aset Kejati segera bergerak.

Menelusuri aset terpidana pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati secara menyeluruh.

Sebagai antisipasi dari upaya mengelak pembayaran pidana denda senilai Rp1 miliar.

"Perkara ini sudah inkrah. Selain eksekusi badan (penjara), ada kewajiban pidana denda harus diselesaikan. Saya sudah perintahkan Bidang Pemulihan Aset untuk segera melakukan aset tracking (penelusuran). Jika denda Rp1 miliar itu tidak dibayar, kita akan sita dan eksekusi harta kekayaannya," ujar Kajati di Makassar, Sabtu (21/2).

Langkah hukum tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan eksekusi pidana denda sebesar Rp1 miliar, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila terpidana tidak koperatif membayar denda tersebut, Kejaksaan akan melakukan penyitaan aset.

Kajati menegaskan telah mengambil langkah tegas menyusul eksekusi penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik ilegal dengan merek MH Cosmetic.

Mira Hayati dikenal publik sebagai "Ratu Emas" karena sering memamerkan hartanya, meski belum diketahui itu emas asli atau palsu.

Pidana denda tersebut adalah salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana yang berupa kewajiban bagi terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Baca Juga: MA Vonis 'Ratu Emas' Mira Hayati 2 Tahun Penjara

Upaya penyitaan aset ini merupakan kelanjutan dari tindakan tegas Tim jaksa eksekutor Kejati Sulsel didukung tim intelijen, yang sebelumnya telah melakukan jemput paksa terhadap Mira Hayati pada Rabu (18/2/2026) .

Proses eksekusi penahanan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadi terpidana di Jalan Bontoloe, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, disaksikan langsung Ketua RT setempat.

Terpidana saat ini telah berada di Lapas Makassar untuk menjalani masa hukumannya.

Sikap tanpa kompromi dari Kejati Sulsel ini merujuk pada Putusan Kasasi MA RI Nomor: 12016 K/PID.SUS/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Vonis tersebut mengakhiri perjalanan panjang kasus peredaran produk skincare berbahaya (mengandung merkuri) yang melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.