Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Pamit

SuaraSulsel.id - Ahmad Riza Patria menyampaikan pamit dari posisi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menjelang berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

"Saya sekalian pamit tanggal 16 Oktober, Pak Gubernur Anies dengan saya selesai melaksanakan tugas," kata Riza saat memberikan sambutan pada "Cash Free Day" Bank DKI di Thamrin 10, Jakarta, Minggu 11 September 2022.

Dia menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Bertandang ke PS Barito Putera, Ini Kata Pelatih Persija Jakarta

"Mohon maaf atas kekurangan selama ini. Mari kita dukung siapa pun nanti yang akan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta," katanya.

"InsyaAllah siapa pun nanti yang ditunjuk oleh Pak Jokowi pasti orang yang terbaik," katanya pula.

Riza mendampingi Anies selama hampir 2,5 tahun. Dia menggantikan posisi Sandiaga Uno yang mengundurkan diri. Karena menjadi cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan ketika meresmikan salah satu masjid di Klender, Jakarta Timur, Jumat (9/9) menyampaikan ingin beristirahat setelah tak lagi menjadi orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang pasti bulan depan saya istirahat. Saya selesai tugas jadi gubernur," kata Anies kepada para jamaah saat meresmikan masjid di Jakarta Timur, Jumat (9/12).

Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Habib Rizieq Bakal Pimpin Demo PA 212 dan FPI di Istana Besok?

Ia juga berharap bisa kembali menunaikan ibadah di masjid tersebut meski belum diketahui waktunya.

"InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Takdir 'kan bisa kembali ke sini lagi, walaupun nanti waktunya belum tahu kapan," katanya.

Sementara itu, DPRD DKI sedang menggodok tiga usulan nama calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo.

Nantinya, tiga nama itu akan digabungkan dengan tiga usulan nama yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri sehingga total ada enam nama kandidat.