SuaraSulsel.id - Organisasi angkutan darat (Organda) di Kota Makassar memastikan kenaikan tarif angkutan umum atau Pete-pete. Kenaikan disesuaikan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik drastis.
Ketua Organda Sulawesi Selatan Zainal Abidin mengatakan, para sopir Pete-pete sepakat untuk menaikkan tarif 10 persen. Sehingga ada kenaikan Rp2.000 per estafet.
Kenaikan itu mulai berlaku pada Senin, 5 September 2022, hari ini.
"Mulai hari ini, Senin, naik jadi Rp9.000 dari harga Rp7.000 per estafet. Kita sepakat naikkan Rp2.000," kata Zainal saat dikonfirmasi.
Tarif itu juga berlaku untuk pelajar. Selama ini hanya bayar Rp3.000 naik menjadi Rp5.000.
"Jalur yang jauh itu naik Rp9.000 seperti Sudiang-Sentral. Tapi jalur yang lain itu, jauh dekat kita kasih Rp8.000," sebutnya.
Zainal mengaku kenaikan ini diputuskan oleh Organda sendiri. Bukan lewat aturan pemerintah.
Organda menilai perlu untuk langsung melakukan penyesuaian tarif karena mendesak. Jika harus menunggu keputusan pemerintah, cukup butuh waktu.
Sementara, tarif angkutan umum yang ada saat ini masih sesuai dengan harga BBM premium. Padahal, angkutan umum selama ini sudah beralih menggunakan pertalite.
Baca Juga: Dampak Harga BBM Naik, Tarif Angkot di Cianjur Ikut Naik Jadi Berapa?
"Kalau mau tunggu keputusan pemerintah, mau sampai kapan. Sementara pemerintah saja tidak butuh waktu untuk menaikkan BBM. Langsung naik kan," keluhnya.
Zainal mengaku sadar betul akan kenaikan tarif ini. Penumpang akan semakin sepi.
Namun, menurutnya pihaknya tak bisa berbuat banyak. Kenaikan BBM kali ini yang paling menyiksa.
"Ini sejarah kenaikan BBM di Indonesia. Tahun 2009, 2013, 2014 itu rata rata kenaikan hanya Rp500. Dua tahun terakhir yang paling menyiksa ini kan. Sudah berapa kali terjadi perubahan harga di pertalite. Sudah 3 kali di tahun 2021. Kenaikan 3 september ini yang sangat terasa," keluhnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sulsel Muhammad Arafah mengatakan kenaikan tarif harus melalui keputusan pemerintah. Pihaknya baru akan merapatkan hal ini pada Kamis, 8 September.
"Nanti hari kamis baru rapat koordinasi, kan kita harus merujuk pada petunjuk teknis dari kementerian. Sampai saat ini belum," ujar Arafah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Promo THR Alfamart Maret 2026: Sirup Marjan dan Biskuit Lebaran Diskon Gila-gilaan, Mulai 6 Ribuan
- 5 Mobil Bekas untuk Jangka Panjang: Awet, Irit, Pajak Ringan, dan Ramah Kantong
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
Korupsi Bibit Nanas: Kejati Sulsel Tahan Eks Kabid Hortikultura
-
Bikin Kantong Jebol! PSM Makassar Didenda Rp150 Juta Gara-gara Aksi Suporter
-
Cara Akses Layanan Administrasi BPJS Kesehatan Saat Libur Lebaran
-
Polisi Ungkap Bukti Forensik dan Autopsi Kasus Mahasiswi Unima Korban Pelecehan
-
Hati-Hati! Ini 3 Syarat Wajib Pemudik Lebaran 2026 Agar Selamat Sampai Tujuan