Alasan Lain Wali Kota Makassar Tolak Lintasan di Atas Tanah: Hindari Warga Ditabrak Kereta Api

SuaraSulsel.id - Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulawesi Selatan Haris Djalante mengatakan, penolakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dengan desain rel at grade atau di atas tanah, didasarkan keinginan melindungi warga. Dari ancaman banjir di musim hujan. Seperti yang terjadi di jalur Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep.

"Saya melihat pak Danny bukan menolak proyek rel ini. Tapi dia ingin melindungi warganya. Selain ancaman banjir, juga potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di perlintasan simpangan sebidang. Biasanya diberi palang penghalang," kata Haris, Selasa 9 Agustus 2022.

Terkait polemik jalur rel elevated (layang) atau at grade (darat), Haris Djalante menilai rel kereta elevated lebih ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat.

Menurut Haris, rel elevated memiliki potensi banjir yang lebih kecil. Karena tidak terbentuk gundukan yang dapat membendung aliran air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.

Baca Juga: Pembangunan Rel Kereta Api Makassar - Maros Bikin Hilang Akal, Dana Rp1,2 Triliun Terancam Hangus

"Jika desainnya rel elevated, potensinya kecil terjadi banjir. Karena hanya di spot-spot (tiang) terjadi pembendungan. Kalau sebidang potensinya besar. Seperti membuat bendungan di dudukan rel. Menghalangi air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, harus dilihat lagi kontur tanah yang dilewati," ujar Haris.

Selain relatif lebih aman dari potensi bencana banjir, lanjut Haris, pembebasan lahan untuk rel elevated juga lebih kecil. Dibandingkan rel at grade. Hal ini disebabkan biaya ganti rugi lahan hanya per segmen atau cukup tiangnya saja.

"Seperti contohnya kalau di PLN, cukup di lintasannya yang diberi kompensasi, tidak ada pembebasan lahan sepenuhnya. Kita harus lihat lagi feasibility study proyek ini," imbuh Haris yang juga Dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

Haris menambahkan, rel elevated jika dihitung nilai investasi pembangunan konstruksi rel memang lebih besar di awal pembangunan.

Namun jika dikonversi dengan dampak gangguan lingkungan, besar biaya pembebasan, dan keamanan masyarakat pengguna jalan lainnya, rel elevated lebih besar manfaatnya.

Baca Juga: Tiket Promo KAI di HUT RI ke 77 Kelas Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi, Harga Mulai Rp 17 Ribu

Jika dipaksakan untuk rel at grade, pemerintah pusat lebih memilih pendekatan menekan biaya (cost) dari desain rel menggunakan konsep sebidang, dibandingkan pendekatan dampak gangguan lingkungan atas keberadaan rel kereta.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel Lambang Basri mengimbau kepada Pemerintah pusat, Pemprov Sulsel, serta Pemkot Makassar duduk bersama mencari solusi atas dua kepentingan ini.

“Kita ini sama-sama pemerintah. Jangan saling bertentangan. Harus duduk bersama mencari solusi,” kata Lambang Basri.