SuaraSulsel.id - Pembangunan rel kereta api untuk jalur Maros-Makassar masih diperdebatkan antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemprov Sulsel. Hal ini membuat masyarakat bingung atau hilang akal.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menginginkan agar rel kereta api di Makassar dibuat elevated atau melayang. Bukan at grade atau di atas tanah. Alasannya agar Kota Makassar tidak banjir.
Menurutnya, dampak negatif pembangunan jalur kereta api di atas tanah sudah terlihat di Kabupaten Barru. Kata Danny Pomanto, setiap tahun banjir terjadi karena dampak dari rel yang dibangun secara at grade di Barru.
"Saya hanya membela masyarakat Kota Makassar, karena saya tahu persis (soal tata ruang)," ujarnya.
Ia mengaku akan menyurati Kementerian Perhubungan soal ini. Ia juga sudah berkonsultasi dengan DPRD Makassar untuk menyikapi pembangunan kereta api di Makassar.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, polemik pembangunan rel kereta api di Makassar bisa didiskusikan dengan baik. Antara Pemerintah Provinsi, Balai Besar Pembangunan Jalan, Pemerintah Kota bersama DPRD sebagai perwakilan rakyat.
Menurut Wahab Tahir, jalur atas atau melayang memang mahal dibanding di atas tanah. Tapi kita juga harus ingat dampaknya. Jangan sampai dampak yang ditimbulkan seperti kemacetan dan banjir bandang jauh lebih mahal.
"UU Otonomi itu memberikan otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Pemerintah Provinsi itu hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki jalur koordinasi," katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini menambahkan, jika Pemerintah Provinsi Sulsel "ngotot" maka UU Otonomi Daerah diabaikan.
Baca Juga: Prediksi PSM Makassar vs Kedah Darul Aman di Piala AFC 2022 Malam Ini
"Siapa pun Wali Kota nya saya aka bela. Jika mengabaikan UU Otonomi Daerah," kata Wahab.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Iqbal Suhaeb mengatakan, masyarakat Makassar tidak perlu khawatir soal banjir. Pembangunan rel kereta api sudah didesain bebas banjir hingga 50 tahun ke depan.
Kata Iqbal, pihaknya juga sempat khawatir, sama seperti yang dirasakan Wali Kota Danny Pomanto. Namun saat melihat studi kelayakan pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar, ia mengaku paham.
"Hasilnya 50 tahun, itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debit air hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar," ujar Iqbal.
Kata Iqbal, Pemprov Sulsel sudah menyurat ke Kementerian Perhubungan RI, melalui Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Pihaknya meminta pemerintah pusat untuk menganalisis dampak banjir di Makassar.
Iqbal juga mengaku sudah memperlihatkan surat penjelasan teknis debit air dan lain sebagainya di lokasi pembangunan rel at grade di Makassar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istri Menteri UMKM Bukan Pejabat, Diduga Seenaknya Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas MPV 1500cc: Usia 5 Tahun Ada yang Cuma Rp90 Jutaan
- 5 Rekomendasi Pompa Air Terbaik yang Tidak Berisik dan Hemat Listrik
- Diperiksa KPK atas Kasus Korupsi, Berapa Harga Umrah dan Haji di Travel Ustaz Khalid Basalamah?
- 5 AC Portable Mini untuk Kamar Harga Rp300 Ribuan: Lebih Simple, Dinginnya Nampol!
Pilihan
Terkini
-
Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi Program Revitalisasi Kampus UNM Rp87 Miliar
-
Lukisan Purba di Goa Leang-leang Maros Masuk Buku Sejarah Indonesia
-
Polisi Tahan 2 Dosen Perguruan Tinggi Negeri di Makassar, Dugaan Pelecehan Seksual
-
BRI: Sektor UMKM Mencakup lebih dari 97% dari 65 Juta Pelaku Usaha, Berkontribusi 61% pada PDB
-
UMKM Kuliner Naik Kelas, Binaan BRI Sukses Ekspor Berkat Strategi Pasar Tepat