SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina menyambut kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Rumah Jabatan Senin malam, 25 Juli 2022.
Bersama Gusti Ayu Bintang, Sudirman membahas persoalan perempuan dan anak. Serta berkomitmen bersinergi menanganinya. Seperti kekerasan, pernikahan dini, hingga pemenuhan gizi anak.
“Di Sulsel setiap ada persoalan kami turun melalui tim yang dibentuk, berbagai persoalan memang dihadapi, perlu edukasi yang kuat bahkan pendekatan melalui budaya,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Pemprov Sulsel melalui regulasi dan edukasi juga melalui dukungan pada penganggaran ingin menyelesaikan persoalan yang ada.
Seperti halnya untuk stunting, anggaran yang disiapkan sekitar Rp10 miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota diberikan bantuan keuangan. Dengan upaya ini peningkatan gizi dan penurunan angka stunting di Sulsel sangat baik.
Ia menyampaikan beberapa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi.
“Masalah perempuan dan anak memang perlu perlakuan khusus,” sebutnya.
Untuk itu, Gubernur Sulsel meminta kepada menteri jika ada program yang telah terbukti berhasil untuk dapat diduplikasi di Sulsel.
“Jika ada program yang sudah problem di seluruh Indonesia, bagus kami adopsi. Kami sebenarnya rancangan baru, tetapi jika ada yang sudah terbukti itu dapat kami ikuti,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor BPK Sulsel, Ambil Dokumen Laporan Keuangan Terkait Kasus Suap
Sementara I Gusti Ayu Bintang menyampaikan, ke Sulsel dalam rangka untuk sinergi dengan Pemprov menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kalau tidak bergerak bersama tidak akan bisa menyelesaikan persoalan perempuan dan anak, sehingga kami butuh bantuan gubernur,” sebutnya.
Ia menyampaikan, program yang dapat diimplemtasikan di Sulsel yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program ini telah dikembangkan sejak 2021.
DRPPA adalah sebuah desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
Pengembangan model ini untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan.
Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
“Model ini yang kita harapkan bisa diwujudkan, diaplikasikan dan diduplikasikan,” harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
- Kenapa Deretan Musisi Mundur dari Rans Carnival Jogja? Ini Kronologinya
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kejahatan Kosmetik di Sulawesi Utara Tertinggi Kedua Nasional
-
10 Pelaku UMKM Difabel di Palu Terima Bantuan Modal Usaha
-
Berapa Harga Jual Maksimal Beras SPHP ? Bulog Awasi Pengoplosan di Kendari
-
Harga Cabai Merah Besar di Jayapura Tembus Rp120 Ribu per Kilogram
-
Gubernur Sulsel Resmikan Jalan Paleteang - Malimpung - Kabere, Akses 800 Ribu Warga Makin Lancar