SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina menyambut kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Rumah Jabatan Senin malam, 25 Juli 2022.
Bersama Gusti Ayu Bintang, Sudirman membahas persoalan perempuan dan anak. Serta berkomitmen bersinergi menanganinya. Seperti kekerasan, pernikahan dini, hingga pemenuhan gizi anak.
“Di Sulsel setiap ada persoalan kami turun melalui tim yang dibentuk, berbagai persoalan memang dihadapi, perlu edukasi yang kuat bahkan pendekatan melalui budaya,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Pemprov Sulsel melalui regulasi dan edukasi juga melalui dukungan pada penganggaran ingin menyelesaikan persoalan yang ada.
Seperti halnya untuk stunting, anggaran yang disiapkan sekitar Rp10 miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota diberikan bantuan keuangan. Dengan upaya ini peningkatan gizi dan penurunan angka stunting di Sulsel sangat baik.
Ia menyampaikan beberapa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi.
“Masalah perempuan dan anak memang perlu perlakuan khusus,” sebutnya.
Untuk itu, Gubernur Sulsel meminta kepada menteri jika ada program yang telah terbukti berhasil untuk dapat diduplikasi di Sulsel.
“Jika ada program yang sudah problem di seluruh Indonesia, bagus kami adopsi. Kami sebenarnya rancangan baru, tetapi jika ada yang sudah terbukti itu dapat kami ikuti,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor BPK Sulsel, Ambil Dokumen Laporan Keuangan Terkait Kasus Suap
Sementara I Gusti Ayu Bintang menyampaikan, ke Sulsel dalam rangka untuk sinergi dengan Pemprov menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kalau tidak bergerak bersama tidak akan bisa menyelesaikan persoalan perempuan dan anak, sehingga kami butuh bantuan gubernur,” sebutnya.
Ia menyampaikan, program yang dapat diimplemtasikan di Sulsel yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program ini telah dikembangkan sejak 2021.
DRPPA adalah sebuah desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
Pengembangan model ini untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan.
Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
“Model ini yang kita harapkan bisa diwujudkan, diaplikasikan dan diduplikasikan,” harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Kronologi Pasien Tikam Pasien di RSUP Wahidin: Pelaku Mondar-mandir Sebelum Beraksi
-
Perusahaan Jamin Keamanan PLTSa Makassar, Ajak Warga Tamalanrea Studi Banding ke China
-
Angka Kematian Jemaah Haji Sulsel Tinggi, Gus Irfan: Ada yang Harus Dibenahi!
-
Dugaan Korupsi Proyek Perpustakaan Rp13 Miliar, Kejati Sulsel Periksa Mantan Kadisdik dan Kasek
-
Gubernur Sulsel Bantu Remaja yang Tak Bisa Menelan Sejak Usia 7 Tahun