SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina menyambut kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Rumah Jabatan Senin malam, 25 Juli 2022.
Bersama Gusti Ayu Bintang, Sudirman membahas persoalan perempuan dan anak. Serta berkomitmen bersinergi menanganinya. Seperti kekerasan, pernikahan dini, hingga pemenuhan gizi anak.
“Di Sulsel setiap ada persoalan kami turun melalui tim yang dibentuk, berbagai persoalan memang dihadapi, perlu edukasi yang kuat bahkan pendekatan melalui budaya,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Pemprov Sulsel melalui regulasi dan edukasi juga melalui dukungan pada penganggaran ingin menyelesaikan persoalan yang ada.
Seperti halnya untuk stunting, anggaran yang disiapkan sekitar Rp10 miliar. Sedangkan untuk kabupaten kota diberikan bantuan keuangan. Dengan upaya ini peningkatan gizi dan penurunan angka stunting di Sulsel sangat baik.
Ia menyampaikan beberapa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi.
“Masalah perempuan dan anak memang perlu perlakuan khusus,” sebutnya.
Untuk itu, Gubernur Sulsel meminta kepada menteri jika ada program yang telah terbukti berhasil untuk dapat diduplikasi di Sulsel.
“Jika ada program yang sudah problem di seluruh Indonesia, bagus kami adopsi. Kami sebenarnya rancangan baru, tetapi jika ada yang sudah terbukti itu dapat kami ikuti,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor BPK Sulsel, Ambil Dokumen Laporan Keuangan Terkait Kasus Suap
Sementara I Gusti Ayu Bintang menyampaikan, ke Sulsel dalam rangka untuk sinergi dengan Pemprov menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kalau tidak bergerak bersama tidak akan bisa menyelesaikan persoalan perempuan dan anak, sehingga kami butuh bantuan gubernur,” sebutnya.
Ia menyampaikan, program yang dapat diimplemtasikan di Sulsel yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program ini telah dikembangkan sejak 2021.
DRPPA adalah sebuah desa/kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
Pengembangan model ini untuk menjawab lima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa/kelurahan.
Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
“Model ini yang kita harapkan bisa diwujudkan, diaplikasikan dan diduplikasikan,” harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
BMKG: Makassar Belum Masuk Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspada Cuaca Ekstrem
-
Yusril Belum Butuh Tim Pencari Fakta Kerusuhan Makassar, Kenapa?
-
Korban Bencana Meningkat? Sekda Sulsel Bongkar Penyebab & Solusi yang Jarang Diketahui
-
Gubernur Andi Sudirman Temui Korban Kebakaran Jalan Baji Dakka
-
Pencuri dan Penadah Barang Hasil Kerusuhan DPRD Makassar Ditangkap