SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar akan menutup paksa kantor cabang Aksi Cepat Tanggap atau ACT di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.
Penutupan dilakukan usai Kementerian Sosial RI membekukan izin lembaga filantropi itu.
"Iya, betul. Rencananya besok akan ditertibkan oleh Satpol PP dan Dinsos," ujar Kepala Dinas Sosial Makassar, Aulia Arsyad, Minggu, 10 Juli 2022.
Kata Aulia, pihaknya sudah menerima salinan dari Kementerian Sosial terkait pencabutan izin ACT, pekan lalu. Selanjutnya akan ditindaklanjuti di kantor cabang.
"Jadi kami tugasnya memantau. Tidak boleh lagi ada aktivitas atau penyaluran dan pengumpulan bantuan oleh ACT di Makassar," ungkapnya.
Dinas Sosial mengimbau agar masyarakat tak lagi berdonasi lewat ACT. Semua aktivitas organisasi sosial itu kini dianggap ilegal.
"Kalau sudah dibekukan begini dan masih beraktivitas berarti kan ilegal. Itu yang kita awasi," ujar Aulia.
Dikonfirmasi, kepala cabang ACT Sulsel Maskur Muhammad hingga kini belum merespon. Namun, ACT Sulsel masih aktif di media sosial.
Organisasi itu terlihat masih memposting beberapa pesan menyentuh di Instagram. Bahkan masih mengunggah foto pada hari Sabtu, 9 Juli 2022.
Baca Juga: Diungkap PPATK, Ini Daftar 10 Negara Penyumbang dan Penerima Dana Umat ACT
ACT Sulsel menuliskan, "walaupun kepercayaan masyarakat telah runtuh, kedermawanan harus tetap dilakukan".
"Di luar sana, masih banyak lembaga yang bisa kamu percaya. Kami yakin, sepenuh hati mereka curahkan untuk merancang setiap program. Dan dalam setiap programnya, ada manfaat yang dibutuhkan masyarakat."
"Entah program bagi-bagi nasi bungkus, pembiayaan fasilitas kesehatan, dukungan pendidikan, pembangunan masjid, pembiayaan kesejahteraan pesantren, atau banyak program lainnya."
"Begitu banyak dan kompleks permasalahan yang ada di masyarakat dan takkan bisa diselesaikan jika berjalan sendiri-sendiri," tulis akun tersebut.
"Meski kami dibekukan, kepedulianmu harus terus menghangatkan. Tetaplah menjadi dermawan, salurkan kemana saja yang anda percaya. Bersama atau tanpa kami".
Diketahui, pencabutan izin ACT tertuang dalam surat keputusan Kemensos Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan ACT ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, di Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Era Digital, Nasabah Bisa Kirim THR dengan QRIS Transfer dan Transfer Emas di BRImo
-
BRI: Nasabah Dapat Manfaatkan Virtual Assistant BRI Sabrina Sepanjang Libur Lebaran
-
Ini Rute Favorit Pemudik dari Bandara Makassar Jelang Lebaran 2026
-
Pemprov Sulsel Gelar Salat Idulfitri di Masjid Kubah 99
-
Wajib Tahu! Panduan Lengkap Salat Idulfitri