SuaraSulsel.id - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya menjelaskan, musyawarah akan berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena.
Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Lenis meminta masyarakat agar menghentikan aktivitas atau tidak berlalu lalang di sepanjang kawasan berlangsungnya musyawarah adat di Wamena.
“1 Juni itu kami usulkan kendaraan-kendaraan, toko-toko, kios tutup dulu kalau itu diizinkan dari pihak keamanan dan pemerintah daerah, tetapi kalau mau tetap jalankan gak papa,” ucap Lenis Kogoya, Senin 30 Mei 2022.
Dalam musyawarah tersebut, Lenis menyatakan LMA Papua siap menyelenggarakan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022.
“Visi misi kami adalah bagaimana Papua harus damai, deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Musyawarah lembaga adat akan membahas masalah yang terjadi di Papua,” terang Lenis.
Menurut Lenis, masalah di Papua harus dibawa ke rumah adat dan tidak boleh dibahas di luar atau di jalanan. Hanya saja, LMA Papua melihat ada masalah menyusul gugatan Majelis Rakyat Papua (MR) kepada negara di Mahkamah Konstitusi.
“Kami melihat MRP yang gugat negara di MK, artinya masyarakat punya anggapan itu jadi masalah, sehingga harus bahas kembali di rumah adat. LMA merasa ini jadi masalah, untuk itu bahas kembali di rumah adat, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak,” kata Lenis.
Selain soal gugatan MRP di MK, LMA Papua juga melihat adanya masalah pemekaran yang banyak mendapat penolakan. Bahkan aksi unjuk rasa beberapa kali terjadi di Wamena hingga membuat masyarakat merasa tidak aman.
“Kenapa di Jayapura sekali demo saja tetapi di Wamena terus menerus, apakah pemerintah diizinkan terus atau pihak keamanan yang izinkan? Di sini kita harus melihat persoalan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Gandeng Musisi Lokal, Erwin Gutawa Siap Gelar Konser di Jayapura
Lenis menambahkan bahwa setelah musyawarah adat dan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, akan dilanjutkan deklarasi hasil keputusan musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan.
“Momentum 1 Juni ini adalah surat edaran wajib upacara dan LMA lakukan secara adat, kalau ada masyarakat yang bawa panah dan tombak jangan berpikir untuk perang, tetapi atraksi perdamaian,” kata Lenis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Magang ke Jepang: Pemprov Sulsel Siapkan Peta Industri
-
Gubernur Sulsel Dorong Guru Agama Profesional dan Ajarkan Anak Cinta Al-Quran
-
Seberapa Tangguh Mobil Listrik Digunakan Saat Banjir? Ini Penjelasan BYD
-
Pengadilan Eksekusi Tanah Jusuf Kalla Tanpa Konstatering BPN, Nusron Wahid: Kok Bisa..
-
Mentan Amran: Aku yang Terdepan Lawan Mafia Pangan!