SuaraSulsel.id - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya menjelaskan, musyawarah akan berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena.
Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Lenis meminta masyarakat agar menghentikan aktivitas atau tidak berlalu lalang di sepanjang kawasan berlangsungnya musyawarah adat di Wamena.
“1 Juni itu kami usulkan kendaraan-kendaraan, toko-toko, kios tutup dulu kalau itu diizinkan dari pihak keamanan dan pemerintah daerah, tetapi kalau mau tetap jalankan gak papa,” ucap Lenis Kogoya, Senin 30 Mei 2022.
Dalam musyawarah tersebut, Lenis menyatakan LMA Papua siap menyelenggarakan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022.
Baca Juga: Gandeng Musisi Lokal, Erwin Gutawa Siap Gelar Konser di Jayapura
“Visi misi kami adalah bagaimana Papua harus damai, deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Musyawarah lembaga adat akan membahas masalah yang terjadi di Papua,” terang Lenis.
Menurut Lenis, masalah di Papua harus dibawa ke rumah adat dan tidak boleh dibahas di luar atau di jalanan. Hanya saja, LMA Papua melihat ada masalah menyusul gugatan Majelis Rakyat Papua (MR) kepada negara di Mahkamah Konstitusi.
“Kami melihat MRP yang gugat negara di MK, artinya masyarakat punya anggapan itu jadi masalah, sehingga harus bahas kembali di rumah adat. LMA merasa ini jadi masalah, untuk itu bahas kembali di rumah adat, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai prosedur atau tidak,” kata Lenis.
Selain soal gugatan MRP di MK, LMA Papua juga melihat adanya masalah pemekaran yang banyak mendapat penolakan. Bahkan aksi unjuk rasa beberapa kali terjadi di Wamena hingga membuat masyarakat merasa tidak aman.
“Kenapa di Jayapura sekali demo saja tetapi di Wamena terus menerus, apakah pemerintah diizinkan terus atau pihak keamanan yang izinkan? Di sini kita harus melihat persoalan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Papua Akan Dikawal TNI Polri
Lenis menambahkan bahwa setelah musyawarah adat dan upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, akan dilanjutkan deklarasi hasil keputusan musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan.
“Momentum 1 Juni ini adalah surat edaran wajib upacara dan LMA lakukan secara adat, kalau ada masyarakat yang bawa panah dan tombak jangan berpikir untuk perang, tetapi atraksi perdamaian,” kata Lenis.
Berita Terkait
-
Ngeri! Kerusuhan Pecah saat Pilkada di Puncak Jaya Papua: Perang Panah hingga Rumah-rumah Dibakar
-
Pilkada Serentak Papua Tengah, Sorotan pada 6 Kabupaten dengan Sistem Noken
-
Pertamina dan Yayasan Pendidikan di Papua Naikkan Angka Literasi hingga 33% dengan Metode Belajar dan Makan Bergizi
-
Masyarakat dan Kepala Suku Distrik Siriwo Menolak Kedatangan Kapal Hovercraft Besar yang Berlabuh di Kali Degeuwo
-
Kunjungan Kardinal Indonesia Jadi Harapan Besar Umat Katolik Papua Tengah
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
-
4 Rekomendasi HP Gaming Murah Rp 2 jutaan Memori Besar Performa Handal, Terbaik November 2024
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
Terkini
-
Berani Jujur! 3 Kepala KUA di Takalar Kembalikan Uang Gratifikasi dari Calon Pengantin
-
Kalah Pilkada 2024 Tidak Boleh Langsung Menggugat ke MK, Ini Aturannya
-
Unggul Versi Quick Count, Sudirman: Jangan Bereuforia!
-
Pilkada Sulsel 2024: Disabilitas dan Warga Binaan Antusias Menyalurkan Hak Pilih
-
Pelayanan CS BRI Dipuji Netizen Usai Viral di Media Sosial