Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 24 Mei 2022 | 19:28 WIB
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar Feri Mupahir (tengah) saat menyampaikan rilis penetapan dan penahanan tersangka baru pada dugaan korupsi pembangunan Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, di Kantor Kejati Sulbar, Selasa (24/5). [SuaraSulsel.id/ANTARA/HO/Seksi Penkum Kejati Sulbar]

Tersangka AAY, paparnya, tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan membuat laporan perkembangan yang tidak merujuk kepada kontrak pekerjaan konstruksi Gedung LP Kelas III Mamuju.

Bahkan, AAY tidak meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang diklaim atau dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi sehingga mengakibatkan pekerjaan terlaksana namun tidak sesuai dengan kontrak.

"Dana kontrak yang telah dibayarkan ke CV Cipta Persada Nusantara sebesar Rp522 juta, sebagian besar dipergunakan AAY untuk kepentingan pribadi dan selebihnya dipergunakan untuk 'fee' perusahaan, upah tenaga teknik, dan sebagainya," jelasnya.

Tersangka, para dia, dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Baca Juga: Sulawesi Barat Minta Rute Penerbangan Langsung Bandara Tampa Padang Mamuju ke Jakarta Dibuka

Sebelumnya, pada 11 November 2021 Kejati Sulbar telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju.

Keempat tersangka dugaan korupsi pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju di Kemenkumham Sulbar, yakni M selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), SB selaku pelaksana kegiatan/Direktur PT MJK, tersangka AW selaku pelaksana lapangan, dan A selaku konsultan pengawas/Direktur CV CPN .

Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilakukan PT MJK dengan nilai kontrak Rp17,7 miliar bersumber dari DIPA Lapas Perempuan Tahun Anggaran 2018 tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak.

"Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Sulbar akibat dugaan korupsi pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilakukan AYY bersama empat tersangka lainnya mencapai Rp2,4 miliar," terangnya. (Antara)

Baca Juga: Polda Sulbar Serahkan Bantuan Korban Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Mamuju

Load More