Sejumlah Organisasi di Sulawesi Selatan Bangun Aliansi Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi Publik

SuaraSulsel.id - Aliansi Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi Publik dideklarasikan oleh gabungan organisasi masyarakat sipil, individu, dan jurnalis yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas informasi publik.

Deklarasi dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 28 April 2022.

Terbentuknya aliansi didasari atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa Keterbukaan informasi membuka peluang partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan publik dan pembangunan. Sementara itu, salah satu syarat pelibatan aktif publik adalah pemahaman dan pengetahuan publik, yang salah satunya bersumber dari informasi publik.

Baca Juga: Bergabung Dalam Aliansi, Masika ICMI Sulsel Ikut Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan

Rosniaty Azis Direktur Yasmib Sulawesi mengatakan, hadirnya Aliansi Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik yang aksesibel dan inklusif sangat penting artinya bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan informasi publik penting dilakukan oleh semua lembaga publik. Termasuk pemerintah agar tata kelola pemerintahan dapat lebih ditingkatkan.

"Jika ada yang menyatakan untuk apa informasi publik itu bagi masyarakat, maka jawabnya adalah masyarakat baik perempuan, disabilitas, petani, nelayan, juga berhak untuk tahu. Tahu tentang bagaimana kualitas perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan juga evaluasinya,"

Rosniaty mengatakan, masyarakat juga ikut serta membayar pajak dan retribusi. Termasuk jika ada utang negara mereka juga ikut menanggung bebannya, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Anggota Komisi Informasi Sulawesi Selatan Fauziah Erwin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada dasarnya telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Provinsi Sulawesi Selatan memiliki website sendiri, sayangnya tidak menyediakan data dan informasi yang memadai untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Baca Juga: Cerita Tukang Bakso Saat Bentrok Polisi dan Mahasiswa di Sulsel: Saat Berbuka Mereka Makan Bersama

Pemprov Sulsel sebenarnya pernah menginisiasi aplikasi berbasis mobile untuk mengakses dokumen publik di setiap kantor Pemerintah Provinsi dan Pemda. Meskipun aplikasi tersebut tidak mencakup semua dokumen publik seperti yang diinstruksikan oleh Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.