SuaraSulsel.id - Polda Sulsel mencabut izin operasi PT Smart. Perusahaan distributor minyak goreng di Kota Makassar itu diketahui menimbun dan menyelewengkan minyak goreng.
Ada 61,18 ton minyak goreng yang harusnya disalurkan untuk rumah tangga malah diselewengkan. PT Smart diketahui lebih memilih menjual minyak itu ke industri.
"Kita hentikan. Sanksinya (terkait pidana) masih dalam penyelidikan. Yang pasti pencabutan izin," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana, Selasa, 22 Februari 2022.
Komang mengatakan ada 1.850 ton minyak goreng curah yang didapatkan PT Smart dari Kalimantan Tengah untuk pasar lokal sejak tanggal 5 Februari 2022. Bukannya langsung disalurkan, perusahaan malah menahan minyak di kilang.
Setelah ditelusuri, minyak goreng itu ternyata disimpan untuk dijual ke industri. Satgas menemukan 130 ton lebih bahkan sudah dijual dengan harga yang lebih mahal.
Sementara, masih ada 76,28 ton yang masih tersimpan di kilang. Stok ini juga sudah dibeli oleh distributor tertentu dengan harga Rp19.100.
Komang mengatakan harga eceran minyak goreng curah di pasaran yang ditetapkan pemerintah hanya Rp11.500. Namun karena penyelewengan tersebut, harga naik menjadi Rp15.000.
Ketidaksesuaian harga ini juga ditemukan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat berkunjung ke Kota Makassar, pekan lalu.
Sebenarnya, Lutfie sudah jauh hari mengetahui soal penimbunan minyak oleh PT Smart di Makassar. Ia bahkan sempat marah ke manajemen perusahaan tersebut.
Baca Juga: 61 Ton Minyak Goreng Curah Asal Kalimantan untuk Warga Makassar Diselewengkan
Sebelum ditemukan oleh Satgas Pangan Polri, Lutfi lebih dulu berkunjung ke perusahaan yang terletak di Pelabuhan Makassar. Ia marah karena PT Smart ketahuan tidak menyalurkan minyak itu ke pasar rakyat.
PT Smart dianggap melanggar Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dengan sanksi larangan atau pencabutan izin ekspor.
Selain itu, PT Smart juga diduga melanggar pasal 107 Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 133 Undang-undang No 18 tentang pangan dan pasal 14 Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang KPPU
Sementara, Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana menambahkan pihaknya sedang mendalami soal penimbunan dan penyelewangan minyak goreng oleh perusahaan tersebut. Ia menduga ada indikasi kartel di komoditas itu.
"Kami menduga ada kartel dalam minyak goreng ini. Dimana kita melihat ada unsur koordinasi atau kerjasama antar pelaku usaha," ujar Hilman saat dikonfirmasi SuaraSulsel.id.
Hilman mengatakan Satgas pangan harus mengusut tuntas kasus ini. Penyelewengan minyak goreng dalam jumlah yang besar menunjukkan adanya kegagalan pasar yang terjadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang
-
Investor Dubai Tertarik Ubah Limbah Ikan di Makassar Jadi Bahan Bakar
-
Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar