Ketika Hakim Menjadi Bagian dari Mafia Tanah di Indonesia

Tim penghubung akan menjadi wadah komunikasi intens dan berkelanjutan antara kedua lembaga tersebut guna mencari jalan tengah dari berbagai perbedaan pendapat dan mencegah adanya miskomunikasi.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito mengatakan bahwa KY dan MA telah melakukan empat kali pertemuan dan salah satu poin dari pembahasan mereka adalah kesejahteraan hakim.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, kesejahteraan hakim terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.

Adapun yang menjadi skala prioritas bagi Komisi Yudisial saat ini adalah kesehatan, rumah dinas, dan jaminan keamanan.

Baca Juga: Viral Video Gaga Muhammad Ngeles di Depan Hakim Soal Mabuk, Tuai Hujatan

Joko mengungkapkan bahwa saat ini fasilitas kesehatan telah didapatkan oleh hakim ad hoc. Ke depannya, KY akan mengupayakan dan memperjuangkan fasilitas kesehatan bagi hakim karier.

Selanjutnya, terkait rumah dinas yang menjadi perhatian besar bagi KY dan MA dilatarbelakangi oleh kerusakan ringan pada 1.121 unit rumah dinas,serta kerusakan berat pada 426 unit rumah dinas.

Melalui terjaminnya kesejahteraan hakim diharapkan alasan materi yang mengakibatkan seorang hakim kehilangan integritas tidak terjadi lagi. Dengan demikian, tuduhan serta laporan dugaan seorang hakim menerima suap dapat diminimalisir.

Selain untuk menjamin integritas hakim, kesejahteraan sangat krusial untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, kehormatan, serta perilaku hakim ketika melaksanakan tugasnya di bidang peradilan.

Jaminan Keamanan Hakim

Baca Juga: Komplotan Mafia Tanah di Serang Dibekuk Polisi, Mantan Kades dan Camat Terlibat

Menjadi penentu keberlangsungan hidup seseorang mengakibatkan posisi hakim tidak terlepas dari berbagai ancaman yang menanti. Puas dan tidak puasnya para pihak yang terlibat atau memantau suatu peradilan dapat memantik berbagai macam reaksi, termasuk reaksi yang membahayakan seorang hakim.

Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan yang memengaruhi keputusan hakim di peradilan. Oleh karena itu guna menjamin keamanan dan keselamatan hakim, KY mengupayakan agar anggaran untuk keamanan hakim dapat masuk daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) pengadilan.

Selain itu, KY memandang perlu untuk menyediakan transportasi laut secara khusus bagi hakim dan pegawai pengadilan demi keamanan dan ketepatan waktu. Pembahasan terkait mekanisme keamanan hakim yang paling tepat akan menjadi pembahasan lebih lanjut antara KY dengan MA.

KY tidak hanya menyokong integritas hakim melalui jaminan kesejahteraan dan keamanan. Lembaga ini akan menggelar pelatihan tematik isu pertanahan yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemberian pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja hakim dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang kian meningkat.

Tahun 2022 akan menjadi lembaran yang baru bagi KY dan MA untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan hakim.