SuaraSulsel.id - Penempatan penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di hunian tetap (huntap) skema relokasi mandiri di Kota Palu, Sulawesi Tengah, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direncanakan bertahap dimulai Desember 2021 dan Januari 2022.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Sulteng Rezki Agung di Palu, mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemasangan jaringan listrik. Bekerja sama dengan PT PLN (Persero), dan selanjutnya penyediaan sarana air bersih.
"Kami mengupayakan perampungan ini secepatnya selesai dan penghunian oleh warga terdampak yang masuk dalam program relokasi mandiri rencananya dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Ia menjelaskan pembangunan huntap skema relokasi mandiri di Palu tahap pertama sebanyak 42 unit berada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan kurang lebih 32 unit dan sisanya tersebar di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, dan Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli.
"Dalam proses penghunian ada mekanisme. Mekanismenya harus dituangkan dalam surat keputusan sebagai acuan penyerahan pemerintah pusat kepada warga terdampak," katanya.
Pada skema relokasi mandiri, hunian dibangun pemerintah menggunakan konsep rumah instan sederhana sehat (risha) di lahan pribadi warga terdampak yang ikut dalam program tersebut dibuktikan dengan dasar hak yang sah, yang mana bangunan hunian tersebut dilengkapi fasilitas jaringan listrik 1.300 Kwh dan jaringan air bersih.
"Kami berharap warga tetap bersabar menunggu hingga proses perampungan selesai," ucap Agung.
Ia menjelaskan bahwa ke depan PUPR juga melakukan pembangunan huntap Satelit A2 di tiga daerah terdampak parah bencana, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala yang di dalamnya juga termasuk huntap skema relokasi mandiri.
Khusus relokasi mandiri, syarat yang harus dipenuhi warga terdampak di antaranya memiliki sertifikat hak milik lahan, memiliki akses jaringan listrik, dan air bersih.
"Rencana pembangunan lanjutan untuk tahun 2022, diupayakan pertengahan atau akhir Desember 2021 proses kontrak bisa dimulai," kata Agung. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Jusuf Kalla Khawatir Kelangkaan BBM di Indonesia Akibat Perang AS - Iran
-
Mekanisme dan Tata Cara Pemesanan Penukaran Uang Melalui Kas Keliling BI
-
Ustadz Das'ad Latif Bagi-Bagi Angpao Saat Tabligh Akbar di Perayaan Cap Go Meh
-
PT Grand Puri Indonesia Bantah Terlibat Dugaan Penyerobotan Tanah di Samping Hotel
-
Cap Go Meh dan Ramadan di Makassar Jadi Simbol Toleransi