Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Selasa, 02 November 2021 | 11:25 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke tiga negara, Jumat (29/10/2021). Jokowi dilepas sejumlah orang, di antaranya KSAD Andika Perkasa. (Foto: Setneg)

SuaraSulsel.id - Pengamat militer Ridlwan Habib menyebutkan ada tiga kode sosok calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto pilihan Presiden Joko Widodo.

Ridlwan Habib menyebutkan, hingga saat ini memang belum ada yang tahu sosok Calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi.

"Namun ada beberapa kode-kode Presiden Jokowi yang muncul sebulan terakhir," katanya.

Kode pertama, ucapan Presiden Jokowi pada ibu negara Iriana saat melihat pameran alutsista di Peringatan HUT TNI 5 Oktober 2021.

Baca Juga: Calon Panglima TNI Belum Dipilih, Ini Tiga Kode Presiden Jokowi ke Jenderal Andika Perkasa

Saat itu, Presiden Jokowi menawari Iriana mencoba naik kendaraan alutsista darat dengan bercanda akan disopiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa.

Kode kedua adalah kunjungan Mensesneg Pratikno di Mabes Angkatan Darat. Dalam video yang dirilis channel Youtube resmi TNI AD pada 11 Oktober itu Pratikno tampak berkeliling markas dengan didampingi Andika.

Kode terbaru, yakni saat Presiden Jokowi hendak terbang ke Roma, Italia, tampak Kasad Jenderal Andika Perkasa ikut mengantar di tangga pesawat.

Selanjutnya, Ridlwan menjelaskan semua kepala staf akan pensiun sebelum Pilpres 2024. Kasad Andika Perkasa pensiun tahun depan, Kasal Yudo Margono pensiun 2023, dan Kasau pensiun pada April 2024 atau pada saat pilpres akan dihelat.

Ridlwan menyebutkan semua jenderal bintang empat berpeluang menjadi Panglima TNI. Tentunya, lanjut dia, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan banyak faktor, termasuk masa jabatan.

Baca Juga: Pengamat Militer Sebut Jenderal Andika Perkasa Paling Berpeluang Jadi Panglima TNI

"Kalau melihat dinamikanya memang Kasad Jenderal Andika yang paling berpeluang dipilih sehingga tahun depan bisa ada Panglima TNI yang baru lagi dengan masa jabatan panjang melampaui pelaksanaan Pilpres 2024," ucap Ridlwan.

Namun, lanjut Ridlwan Habib, soal pemilihan sosok Panglima TNI tentunya semua kembali pada hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Ingat pemilihan panglima hak presiden. Ini bukan pilkada atau pemilihan lurah yang pakai tim sukses. Kita tunggu saja surat resmi Presiden," kata Ridlwan.

Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat kepada DPR tentang kandidat Panglima TNI yang baru, padahal sesuai usia jabatan, Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun sebagai Panglima TNI akhir bulan ini.

"Dugaan saya surat presiden akan dikirimkan pekan ini, mungkin menunggu Presiden pulang dari KTT G-20," katanya.

Sementara, menurut dia, Presiden Jokowi dijadwalkan pulang dari rangkaian kunjungan luar negeri pada 5 November 2021.

"Bisa juga Mensesneg mewakili Presiden mengirimkan suratnya, namun saat ini parlemen kan sedang reses masa sidang," ujar Ridlwan.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan Pimpinan DPR RI hingga Senin siang belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan calon Panglima TNI.

"Sampai detik ini saya belum cek. Setahu saya belum (Surpres calon Panglima TNI)," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 1 November 2021.

Dia mengatakan kalau melihat masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, maka diperkirakan Surpres akan dikirimkan kepada DPR dalam satu-dua hari ini.

Menurut dia, ketika Surpres tersebut masuk ke DPR RI maka mekanismenya akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR yang selanjutnya disampaikan kepada Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Lalu dibawa ke Komisi I DPR RI dan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI," ujarnya.

Muhaimin menilai calon-calon Panglima TNI yang ramai dibicarakan publik, semuanya memiliki kemampuan dan layak memimpin institusi TNI.

Namun, menurut dia, Presiden Joko Widodo yang akan menentukan siapa calon yang ditunjuk dengan pertimbangan rencana Presiden terkait pertahanan dan keamanan bangsa ke depan.

"Tinggal Presiden yang akan menentukan sesuai rencana Presiden. Rencana Presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI," katanya. (Antara)

Load More