Respons Pernyataan Kementerian Agama Milik Satu Golongan, Muhammadiyah: Narasi Radikal

SuaraSulsel.id - Prof Haedar Nashir Ketua Umum PP Muhammadiyah merespons pernyataan yang menyebut sebuah Kementerian di Negara Indonesia hanya untuk golongan tertentu saja. Haedar Nashir menyebut pernyataan tersebut sebagai narasi radikal. Menunjukkan rendahnya penghayatan kemanusiaan.

Berikut tulisan lengkap Prof Haedar Nashir, mengutip dari laman muhammadiyah.or.id berjudul "Negara Milik Semua" :

Haedar mengatakan, Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Indonesia berbangsa bahkan berabad-abad lamanya. Mestinya, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam berindonesia. Ibarat buah makin matang, seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi.

Masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara. Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan.

Belum terhitung praktik paradoks lain yang sama gawat. Dunia politik, ekonomi, dan kekayaan alam dikuasai oleh sekelompok kecil pihak dan ramai-ramai membangun sangkar besi oligarki. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua!

Disorientasi Berbangsa

Indonesia itu lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sukarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI yang monumental menyatakan dengan lantang bahwa “Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua”.

Mohammad Hatta menegaskan pentingnya “kolektivisme” dalam berbangsa dan bernegara. Dari Dwitunggal pemimpin Indonesia itu maupun dari para pendiri negara yang lainnya kuat sekali kehendak untuk menjadikan Indonesia milik bersama seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga: 5 Universitas Jogja Jurusan kedokteran, Ada Yang Berdiri karena Bencana Alam

Jiwa gotong-royong mendasari bangunan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan agar tidak ada oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki keagamaan, dan oligarki lainnya yang merusak kebersamaan dan menjadikan Indonesia hanya milik sekelompok kecil pihak.

Peneliti asing membuat kesimpulan yang sangat bijaksana. Anthony Reid (2018) menulis “Indonesia menjadi titik temu persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan sebagai era baru yang di era Nusantara berpencar dan menjadi entitas sendiri-sendiri yang tidak mengarah ke persatuan”.

Padahal, dia tidak menjadi bagian dari Republik ini, sekadar menjadi pengamat. Namun, memahami jati diri keindonesiaan yang dibentuk dan dibangun di atas dasar kebersamaan.

Artinya, keberadaan dan masa depan Indonesia itu menyatu dengan keseluruhan rakyat yang termanifestasi dalam beragam agama, ras, suku bangsa, daerah, dan golongan dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah.

Kesatuan tanpa diksriminasi. Kebersamaan tanpa dominasi. Keutuhan tanpa serpihan. Harmoni tanpa arogansi seolah Republik ini hanya didirikan oleh, dari, dan untuk dirinya. Itulah kesejatian Bhinneka Tunggal Ika yang autentik.

Indonesia milik semua itu sudah disegel oleh konstitusi. Kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang bersatu di samping berdaulat, adil, dan makmur yang menjadi cita-cita nasional. Pemerintahan Negara Indonesia, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.