SuaraSulsel.id - Koordinator Bidang Isu Hukum dan HAM serta Korupsi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, Zakky Musthofa Zuhad mengatakan, unjuk rasa mahasiswa di Jakarta dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa.
"Sekitar 1000-an yang terkonfirmasi," kata Zakky saat dikonfirmasi wartawan.
Selain di Istana Negara, Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar BEM SI di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Lampung, Riau, Palembang, Kalimantan, NTB, Solo, Yogyakarta, dan lain-lain," ujar Zakky.
Berdasarkan undangan yang disebar BEM SI, unjuk rasa mereka gelar karena menilai selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi banyak persoalan yang belum terselesaikan. Mereka menyebut selama ini Jokowi mengkhianati rakyat.
"Tujuh tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Maka dari itu, kami mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari sabang sampai merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional, Seruan Gruduk Istana Oligarki," tulis BEM SI dalam undangannya.
Rabu 20 Oktober kemarin, tepat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan Indonesia, setelah resmi terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada 2019 lalu.
Sementara periode pertamanya, Jokowi menggandeng Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Setelah resmi terpilih pada pemilihan umum 2014. Terhitung mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah memimpin pemerintahan Indonesia selama tujuh tahun.
Sedikitnya 12 tuntutan disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) dalam demo di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga: Jalan ke Istana Ditutup Kawat Berduri, Polwan di Barisan Depan Hadapi Pendemo Jokowi
Salah satu tuntutan tersebut yakni meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberhentikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
BEM Seluruh Indonesia meminta Jokowi mengembalikan marwah lembaga KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.
Dalam aksi tersebut, setidaknya lebih dari 450 mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama tujuh tahun sejak 2014.
"Bertepatan dengan 20 Oktober 2021, tujuh tahun sudah Jokowi memimpin pemerintahan negeri ini. Namun, banyak janji-janji kampanye yang harus dipenuhi," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin.
Kaharuddin menyampaikan ada 12 tuntutan yang disampaikan, antara lain mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hingga siang sekitar pukul 13.00 WIB, aksi masih berlangsung di Kawasan Patung Kuda, Silang Monas Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
6 Kepala Sekolah di Makassar Mengaku Jadi Korban Jual Beli Jabatan
-
Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
-
Kabar Gembira! Arab Saudi Buka Kembali Keran Ekspor Udang Indonesia
-
Dorong Kemandirian Usaha Purna PMI, BRI Peduli Gelar Pelatihan Kewirausahaan di Cirebon
-
MK: Syarat Minimal Usia Calon Kepala Desa Tetap 25 Tahun