SuaraSulsel.id - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan, kultur ummat Islam Indonesia adalah berada di tengah-tengah atau moderat.
Namun akibat pemahaman yang tidak utuh selama ini, kerap dijadikan sebagai agenda politik. Sehingga seringkali memicu ekstrimisme pemikiran dan sikap beragama yang salah.
"Kultur dasar muslim di Indonesia itu ummat tengahan (ummatan washatan). Tapi pemahaman yang tidak utuh dan agenda politik, yang seringkali memicu ekstremisme pemikiran dan sikap beragama," kata Mahfudz Siddiq dalam keterangannya, Minggu (17/10/2021).
Hal ini disampaikan Mahfudz Siddiq dalam webinar Moya Institute bertajuk 'Umat Islam Indonesia: Ummatan Wasathan' secara daring di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Menurut Mahfuz, menjadi orang Indonesia itu takdir. Sementara menjadi Muslim, Nasrani, Hindu, dan Budha adalah pilihan. Perbedaan pilihan keyakinan agama bertemu dalam kesamaan takdir, yaitu orang Indonesia.
Maka agenda politik keumatan, seharusnya justru untuk memperkuat takdir bersama Indonesia. Bukan malah sebaliknya, memecah-belah Indonesia.
"Budaya ummat tengahan akan kuat jika pemahaman terhadap ajaran Islam terus dibangun dan politisi tidak menjadikan sentimen agama sebagai alat dan agenda politik," katanya.
Sentimen keagamaan tentu saja dapat mengganggu konsep ummatan wasathan, serta memunculkan potensi terjadinya kembali pembelahan politik dan masyarakat yang luar biasa seperti pada Pemilu 2019 yang lalu.
"Konsep ummatan wasathan merupakan konsep masyarakat harmonis, moderat, dan berdiri di tengah sehingga dapat diterima oleh semua pihak," katanya
Baca Juga: 5 Universitas Jogja Jurusan kedokteran, Ada Yang Berdiri karena Bencana Alam
Menurut dia, apabila pembelahan politik terjadi lagi pada Pemilu 2024, maka konsep ummatan wasathan akan kembali porak poranda, karena beda pilihan politik, akibat agama di politisasi.
"Ketika Pilpres 2019 lalu, pembelahan politiknya luar biasa. Bahkan, sampai ada perceraian akibat perbedaan pilihan capres. Jadi pernikahan yang merupakan wahana ibadah dalam Islam, bisa porak-poranda akibat pilihan politik. Ini akibat dari politisasi agama," ujar Mahfudz Siddiq.
Mahfudz menjelaskan, ada dua esensi tentang ummatan wasathan, yang pertama adalah kebaikan atau al khairiyah. Dan yang kedua adalah prinsip keadilan atau keseimbangan.
Sedikit saja bergeser dari dua nilai tersebut, sambung dia, akan menjauh dari masyarakat ummatan wasathan, bahkan bisa membuat umat Islam menjelma menjadi faktor yang destruktif.
"Penyimpangan dari prinsip ummatan wasathan terjadi bukannya hanya karena faktor politik, tetapi faktor pemahaman," katanya.
Terkait faktor pemahaman, Mahfuz mencontohkan, pengalaman tiga tahun lalu, ketika ia meminta pengurus mushala di dekat rumahnya mengecilkan volume pengeras suara karena di rumahnya ada balita sakit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
1,9 Juta Kendaraan di Sulsel Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp1,7 Triliun
-
Saksi Sejarah Konflik Poso-Ambon Buka Suara Soal Polemik Ceramah Jusuf Kalla: Tidak Masuk Akal..
-
Merajalela dan Resahkan Warga, Aksi Premanisme Jukir Liar di Pelabuhan Makassar
-
9 Langkah Antisipasi Warga Gorontalo Utara Menghadapi Kemarau Panjang
-
Gubernur Sulsel: Enrekang Harus Tumbuh Lewat Pertanian dan Infrastruktur