Wakil Wali Kota Makassar Minta Kelurahan Buat Bilik Vaksin Khusus Perempuan

SuaraSulsel.id - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi berharap agar setiap kelurahan menyediakan bilik atau ruangan vaksin khusus perempuan.

Hal itu disampaikan sehubungan dengan program Pemerintah Kota Makassar. Berupa percepatan vaksinasi di tingkat Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT).

“Bilik khusus bagi perempuan akan berfungsi untuk menjaga kenyamanan setiap warga perempuan, bilik ini dapat dibuat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Apakah berupa ruangan khusus, atau memanfaatkan tirai pembatas sebagai sekat,” ucap Fatmawati, Jumat (17/9/21).

Fatmawati juga berharap kehadiran bilik khusus, membuat nyaman warga yang mengenakan hijab. Saat disuntik vaksin.

Baca Juga: Firman Pagarra Beri Semangat Atlet Anggar Makassar yang Akan Bertarung di PON Papua

“Warga Makassar ini beragam, sehingga kami Pemerintah Kota Makassar berharap setiap warga nyaman dalam menjalani proses vaksinasi,” jelas Fatmawati.

Fatmawati mengatakan program vaksinasi Pemerintah Kota Makassar menargetkan vaksinasi 100 lingkungan RT setiap hari. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses menuju Herd Immunity di setiap kecamatan di Kota Makassar.

Ia juga berharap agar masyarakat tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

“Selain disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, warga juga diharapkan dapat memacu dirinya untuk segera vaksin. Sebab dengan vaksin bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh dan menstimulasi kekebalan dalam tubuh,” harap Fatmawati.

Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan Adnan Purichta Ichsan mengatakan, untuk mencapai target 70 persen tervaksin. Dibutuhkan kerjasama semua pihak. Begitupun bagi seluruh organisasi yang ada. Agar bergerak mendukung, sehingga mampu mengubah pandemi menjadi endemi.

Baca Juga: Akan Jadi Markas PSM Makassar, Stadion BJ Habibie Parepare Direnovasi

PMI Sulsel mendapat jatah 50 ribu dosis vaksin sinovac. Akan didistribusikan kepada PMI di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Diharapkan mampu membantu pemerintah setempat mempercepat pelaksanaan vaksinasi hingga 70 persen.

Kader-kader PMI juga diminta menjadi agen perubahan dan contoh dalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Agar mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

"Jika kita disiplin Insyaallah tidak ada namanya PPKM. Karena PPKM dilakukan untuk membatasi gerak masyarakat yang bisa mengurangi risiko penularan Covid-19," jelas Adnan.