SuaraSulsel.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditreskrimsus Polda Sulsel) menduga adanya penyimpangan penyaluran bantuan pangan nontunai Kementerian Sosial (BNPT Kemensos) di empat daerah yang ada di provinsi tersebut.
Keempat daerah yang disinyalir melakukan penyimpangan bantuan tersebut meliputi Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Takalar.
Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap kegiatan penyaluran BPNT Kemensos di empat kabupaten tersebut diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp 20 miliar.
“Terhitung dari total empat kabupaten yang jadi sampel penyidikan, menurut perkiraan penyidik tiap kabupaten itu kerugiannya ditaksir sekitar Rp 3,4 miliar hingga Rp 5 miliar lah,” katanya seperti dikutip dari Makasar Terkini.id-jaringan Suara.com.
Baca Juga: Terbukti Korupsi Bansos Covid-19, Eks Anak Buah Juliari Divonis 7 Tahun Penjara
Dia mengemukakan, kerugian tersebut ditimbulkan dari pemotongan nilai barang bahan pokok yang diberikan ke masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
Meski begitu, Widoni mengungkapkan, pihaknya masih menanti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mengemukakan, ada temuan dugaan pelanggaran atau menyalahi pedoman umum pengadaan sembako bantuan sosial yang ada. Selain empat daerah tersebut, dimungkinkan ada penyimpangan serupa di 20 kabupaten/kota lainnya di Sulsel.
Dia mengemukakan, nantinya semuanya akan masuk dalam pengembangan penyidikan berikutnya.
“Hampir semua sama modusnya. Rata-rata mereka merubah isi dari pedoman pengadaan sembako bansos yang dimaksud. Misalnya, seharusnya yang tak ada ikan kaleng tapi mereka adakan."
Disampaikannya juga, empat kabupaten yang saat ini diawasi tersebut merupakan sampel wilayah yang disinyalir melakukan penyimpangan bantuan. Namun dia memastikan, ada potesni akan melebar ke daerah lainnya.
Baca Juga: Bantu Juliari Maling Duit Bansos, Eks Pejabat Kemensos Adi Wahyono Divonis 7 Tahun Penjara
“Empat kabupaten itu hanya sampel dan akan melebar ke kabupaten lainnya di Sulsel. Ini menjadi atensi pusat dan kita fokusi,” tambahnya.
Dia juga mengemukakan, potensi kerugian ditaksir sekitar Rp 100 miliar dalam kegiatan penyaluran BPNT Kemensos tahun 2020 di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel ini.
“Itu baru perkiraan penyidik. Nanti hasil dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) yang jelasnya,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istri Menteri UMKM Bukan Pejabat, Diduga Seenaknya Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa
- Asisten Pelatih Liverpool: Kakek Saya Dulu KNIL, Saya Orang Maluku tapi...
- 3 Kerugian AFF usai Menolak Partisipasi Persebaya dan Malut United di ASEAN Club Championship
- Pengganti Elkan Baggott Akhirnya Dipanggil Timnas Indonesia, Jona Giesselink Namanya
- Berapa Harga Sepatu Hoka Asli 2025? Cek Daftar Lengkap Model & Kisaran Harganya
Pilihan
-
6 Pilihan Sepatu Lari Hitam-Putih: Sehat Bergaya, Terbaik untuk Pria dan Wanita
-
Pak Erick Thohir Wajib Tahu! Liga Putri Taiwan Cuma Diikuti 6 Tim
-
5 Rekomendasi Tas Sekolah Terbaik, Anti Air dan Tali Empuk Hindari Pegal
-
4 Rekomendasi HP Infinix Murah dengan NFC Terbaru Juli 2025
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 6 GB Terbaru Juli 2025, Multitasking Masih Lancar!
Terkini
-
Gaya Hidup Istri Bupati Enrekang di Spanyol: Antara Hak Pribadi dan Empati Publik, Netizen Terbelah
-
Dari Desa untuk Desa, AgenBRILink Ini Bantu Petani Lewat 3 Cabang
-
Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi Program Revitalisasi Kampus UNM Rp87 Miliar
-
Lukisan Purba di Goa Leang-leang Maros Masuk Buku Sejarah Indonesia
-
Polisi Tahan 2 Dosen Perguruan Tinggi Negeri di Makassar, Dugaan Pelecehan Seksual