SuaraSulsel.id - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditreskrimsus Polda Sulsel) menduga adanya penyimpangan penyaluran bantuan pangan nontunai Kementerian Sosial (BNPT Kemensos) di empat daerah yang ada di provinsi tersebut.
Keempat daerah yang disinyalir melakukan penyimpangan bantuan tersebut meliputi Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Takalar.
Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap kegiatan penyaluran BPNT Kemensos di empat kabupaten tersebut diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp 20 miliar.
“Terhitung dari total empat kabupaten yang jadi sampel penyidikan, menurut perkiraan penyidik tiap kabupaten itu kerugiannya ditaksir sekitar Rp 3,4 miliar hingga Rp 5 miliar lah,” katanya seperti dikutip dari Makasar Terkini.id-jaringan Suara.com.
Dia mengemukakan, kerugian tersebut ditimbulkan dari pemotongan nilai barang bahan pokok yang diberikan ke masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
Meski begitu, Widoni mengungkapkan, pihaknya masih menanti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia mengemukakan, ada temuan dugaan pelanggaran atau menyalahi pedoman umum pengadaan sembako bantuan sosial yang ada. Selain empat daerah tersebut, dimungkinkan ada penyimpangan serupa di 20 kabupaten/kota lainnya di Sulsel.
Dia mengemukakan, nantinya semuanya akan masuk dalam pengembangan penyidikan berikutnya.
“Hampir semua sama modusnya. Rata-rata mereka merubah isi dari pedoman pengadaan sembako bansos yang dimaksud. Misalnya, seharusnya yang tak ada ikan kaleng tapi mereka adakan."
Disampaikannya juga, empat kabupaten yang saat ini diawasi tersebut merupakan sampel wilayah yang disinyalir melakukan penyimpangan bantuan. Namun dia memastikan, ada potesni akan melebar ke daerah lainnya.
Baca Juga: Terbukti Korupsi Bansos Covid-19, Eks Anak Buah Juliari Divonis 7 Tahun Penjara
“Empat kabupaten itu hanya sampel dan akan melebar ke kabupaten lainnya di Sulsel. Ini menjadi atensi pusat dan kita fokusi,” tambahnya.
Dia juga mengemukakan, potensi kerugian ditaksir sekitar Rp 100 miliar dalam kegiatan penyaluran BPNT Kemensos tahun 2020 di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel ini.
“Itu baru perkiraan penyidik. Nanti hasil dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) yang jelasnya,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
Terkini
-
Hari Pertama Sekolah: Siswa Nangis, Mengantuk Hingga Usil Ganggu Teman
-
Wajah Baru Stadion Sudiang Mulai Menjulang, Intip Progres Megaproyek Rp674 Miliar
-
Siap Rebut Kursi Ketua Golkar Sulsel, IAS Bawa Pasukan Besar ke Kantor DPD I
-
Revitalisasi Benteng Rotterdam Segera Dikaji Kementerian Kebudayaan
-
Profil Jan S. Maringka, Mantan Kejati Sulsel Disebut-sebut Calon Jaksa Agung RI