Mahasiswa Unismuh Makassar : Kuliah Online Cara Pemerintah Bungkam Mahasiswa

SuaraSulsel.id - Ratusan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menutup satu ruas Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Mahasiswa menuntut agar perkuliahan secara tatap muka segera digelar.

Dari pantauan SuaraSulsel.id, aksi unjuk rasa itu dilakukan puluhan mahasiswa Unismuh Makassar dengan mengenakan almamater berwana biru muda.

Peserta aksi menyampaikan aspirasinya di atas mobil tronton yang digunakan untuk memblokade jalan. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban bekas. Sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang.

Jenderal Lapangan Fakultas Ekonomi Unismuh, Darmawan, mengatakan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan karena mahasiswa beranggapan kuliah online hanya cara pemerintah membungkam mahasiswa di seluruh Indonesia.

"Pemerintah membungkam teman-teman di seluruh kampus di Indonesia untuk tidak lagi berbicara. Baik soal-soal kebangsaan, isu negara. Sehingga tatap muka ini diupayakan untuk membungkam mahasiswa," kata Darmawan saat ditemui di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Selasa (6/7/2021).

Darmawan menjelaskan sebenarnya Menteri Pendidikan telah berjanji akan membuka perkuliahan secara offline pada sejak bulan Maret 2021 lalu. Namun, hingga bulan Juni 2021 berakhir, janji tersebut belum juga ditepati.

Sehingga, hal tersebut membuat ratusan mahasiswa Unismuh Makassar resah dan harus turun ke jalanan melakukan unjuk rasa untuk menagih janji perkuliahan secara offline alias tatap muka.

"Ditambah lagi bulan Juni tapi realitasnya tidak ada sampai sekarang. Bahkan diundur lagi sampai September. Ini yang membuat kami resah sebenarnya jangan sampai ini meloloskan agenda-agenda pemerintah begitu saja," kata dia.

"Berdasarkan hasil konsulidasi teman-teman fakultas itu mensortir kurang lebih 20 orang mahasiswa setiap fakultas. Dan total dari tujuh fakultas mungkin 140 orang," tambah Darmawan.

Baca Juga: Aturan Baru : Mal dan Kafe di Makassar Hanya Boleh Beroperasi Sampai Pukul 5 Sore

Selain menuntut perkuliahan secara tatap muka, kata Darmawan, aksi tersebut juga membawa isu terkait gagalnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama wakilnya, yakni Ma'ruf Amin sebagai pemerintah dalam mengawal Undang-Undang.

"Kita lihat secara bersama yang pertama revisi Undang-Undang PPN yang kemudian terbahas di DPR RI Komisi 11, yang menurut kami akan sama nasibnya dengan Omnibus Law. Ketika tidak ada yang bersuara pasti akan tiba-tiba disahkan. Makanya, tujuan kami hadir untuk mengupayakan membatalkan pembahasan itu supaya PPN ini tidak menjadi beban bagi rakyat," katanya.

Jika tiga hari kedepan aksi tersebut tidak mendapat respon yang baik. Maka, mahasiswa Unismuh Makassar berencana melakukan unjukrasa lagi dengan membawa massa yang lebih banyak.

Kontributor : Muhammad Aidil