SuaraSulsel.id - Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, politik identitas di Indonesia merupakan keniscayaan. Untuk itu, perlu langkah kreatif dan antisipatif untuk mencegah dampak negatifnya.
Pluralisme di Indonesia merupakan kondisi normal, karena Indonesia pada dasarnya memiliki keragaman etnik, budaya, dan agama.
Hal itu disampaikan Prof Dwia saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kajian Strategik Jangka Panjang tentang “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia”.
Kegiatan yang digelar oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia ini berlangsung pada Jumat (4/6/2021), pukul 13.30 Wita di Hotel Rinra, Makassar.
Baca Juga: Meluruskan Pandangan Kiblat Politik Identitas Indonesia
Dwia menjelaskan bahwa pada satu sisi, politik identitas berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Namun, hal yang sama juga terjadi sebaliknya, mengingat demokrasi melewati masa pasang surut, terutama setelah proses reformasi.
“Jadi, selain penting untuk mendiskusikan pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia, juga penting untuk membahas bagaimana pengaruh demokrasi terhadap politik identitas di Indonesia,” kata Dwia.
FGD juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Prof Armin Arsyad, Dekan FISIP Unhas, dan Sukri Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Unhas.
Sementara itu, bertindak sebagai penanggap adalah Prof Hamzah Halim, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unhas, Andi Faisal Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemintraan, Fakultas Ilmu Budaya Unhas, dan Tasrifin Tahara, Antropolog Unhas.
Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, menjelaskan FGD ini merupakan upaya untuk mencari solusi atas dampak negatif terhadap politik identitas di Indonesia.
Baca Juga: Menguatnya Politik Identitas di Balik Kasus Rasisme di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi nampaknya telah memicu lahirnya pendekatan identitas dalam politik, yang berpotensi memberi dampak negatif.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Dwia. Politik identitas memang adalah keniscayaan di Indonesia, yang mempunyai dampak positif dan juga negatif. Nah, seri FGD yang kami lakukan ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak negatif tersebut,” kata Agus.
FGD Lemhannas kali ini merupakan sesi keempat, setelah sebelumnya pada Kamis (3/6) berlangsung FGD sesi pertama dan kedua, dan pada pagi hari (Jum’at, 4/6) sesi ketiga.
Acara yang dipandu oleh Ishaq Rahman (Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Unhas) sebagai moderator ini berlangsung hingga pukul 17.00 Wita
Berita Terkait
-
Buzzer Pilkada 2024 Mainkan Politik Identitas, Drone Emprit Ungkap 3 Jenis Konten Provokatif
-
Bongkar Politik Identitas di Pilkada 2024, KPU Jabar: Ada Timses Cabup Lantang Teriak 'Pilih Putra Daerah'
-
Terlupakan! Kisah Pejuang Sumpah Pemuda yang Jadi Rektor Unhas dan Menteri
-
Pramono Anung Tegaskan Tak Akan Gunakan Politik Identitas Di Pilkada Jakarta: Kami Murni Beradu Gagasan
-
Ogah Dipanggil 'Bang' di Pilkada Jakarta, Pramono Sindir Ridwan Kamil?
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta