Fajlurrahman Jurdi : Bubarkan KPK !

SuaraSulsel.id - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi mengatakan, masa awal kehadiran KPK membawa harapan besar untuk menopang konsolidasi demokrasi, penguatan penegakan hukum, dan proses pemberantasan korupsi.

Namun kini telah terjadi pembunuhan terhadap konsolidasi demokrasi. Seperti Revisi Undang-Undang KPK, dan hadirnya UU Ciptaker. Semua itu adalah bagian sistematis dari pembunuhan konsolidasi demokrasi dan penghianatan pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan secara berjejaring.

"Realitas KPK saat ini juga lebih baik dibubarkan saja," kata Fajlurrahman Jurdi.

Baca Juga: Soal TWK, Pendeta Gilbert: Ketua Umum PGI Mulai Bertindak Seperti Ketua LBH

Hal ini diungkapkan Fajlurrahman Jurdi saat diskusi di Jurnal Warung Kopi, Jumat 28 Mei 2021. Diskusi oleh BEM Fakultas Hukum Unhas mengangkat tema “Menagih Janji Reformasi, Tepatkah KPK Dilumpuhkan?”

Fajlurrahman mengatakan, kejahatan legislasi menciptakan norma baru. Norma baru ini berlaku bagi mereka yang sedang berkuasa. UU KPK yang dipersoalkan,dan perubahan UU KPK ini telah direncanakan secara detail.

"Pembunuhan konsolidasi demokrasi secara sitematis dan telah direncanakan secara detail," katanya.

Dia mencontohkan, 49 aturan turunan dari UU Ciptaker yang terdiri dari 46 PP dan 3 Perpres yang langsung jadi dalam waktu satu tahun. Hal ini diluar akal sehat. Aturan turunan ini sudah jadi jauh-jauh hari, karena ada UU misalkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan membuat Perpres tentang urusan konkuren.

"Itu perpresnya belum jadi sampai sekarang. Namun ada satu UU yang lahirnya tahun itu dan tahun itu juga jadi 49 aturan pelaksanaannya, ini kenapa kita mengatakan bahwa ini adalah rencana sistematis," ungkap Fajlurrahman.

Baca Juga: Ditantang Debat Terbuka Lawan Firli, Direktur KPK: Dengan Senang Hati, yang Kalah Mundur!

Menurutnya, KPK harus dilemahkan karena rencana sistematis ada di UU Cipta Kerja, pengawasan kontrolektetak ada di KPK, dan akan menghambat proses investasi di UU Ciptaker yang telah direncanakan oligarki.