SuaraSulsel.id - Keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Pemprov Sulsel kembali menjadi perdebatan. Kinerjanya dinilai tidak efektif.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Rahman Pina bahkan meminta agar TGUPP dibubarkan. Pertimbangannya, kata Rahman Pina, atas rekomendasi Korsupgah KPK dan BPK RI.
Hal tersebut diungkapkan Rahman Pina pada rapat pansus laporan pertanggungjawaban, Rabu, 28 April 2021 kemarin. Rahman Pona mengusulkan TGUPP dibubarkan.
Rahman mengaku ini masih pengusulan, belum keputusan. Tergantung Pemprov Sulsel nantinya.
"Saya usulkan agar TGUPP dibubarkan saja. Ini juga menjadi rekomendasi Korsupgah KPK," kata Legislator Golkar itu.
Mendengar itu, Ketua Satgas Korsupgah KPK wilayah IV, Niken Aryati mengaku, KPK tidak pernah merekomendasikan pembubaran TGUPP.
"Kami tidak pernah mengeluarkan statement soal rekomendasi (pembubaran) TGUPP. Saya juga sudah konfirmasi ke tim, tidak ada statement apapun terkait TGUPP dari kami," kata Niken saat dikonfirmasi.
Ia mengaku Korsupgah tak pernah mengurusi soal keberadaan TGUPP di Pemprov Sulsel. Itu murni kebijakan kepala daerah.
Aturan juga memperbolehkan. Jika dianggap tidak efektif, maka Pemprov Sulsel yang akan membubarkan. Bukan intervensi dari Korsupgah KPK.
Baca Juga: Bertemu Pimpinan KPK, Mahfud MD Dapat Banyak Dokumen Kasus BLBI
Seperti diketahui, TGUPP dibentuk Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman tahun 2019. Dulunya bernama Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP2D.
Selain akademisi, komposisi TGUPP juga berisikan sejumlah anggota partai politik. Sebut saja mantan ketua DPRD Sulsel Muh Roem, Mantan Bupati Lutra Lutfy A Mutty dan mantan anggota DPRD Sulsel, Ariady Arsal.
Tugas mereka tidak berbeda jauh dengan kepala dinas. Mereka melakukan pengkajian terhadap program-program prioritas Pemprov Sulsel.
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga tak menampik sebagian dari anggota TGUPP memang belum maksimal kinerjanya. Hanya saja, Pemprov Sulsel sebenarnya butuh tim ini.
"TGUPP bisa kita pakai tenaganya untuk membantu kami, kita masih bekerjasama dengan baik dan kita akan minta pertimbangannya ke DPRD," ujar Sudirman.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
DPRD Sulsel Minta Proyek PSEL Makassar Dihentikan
-
Nekat Palsukan Tanda Tangan Demi Bantuan Pompa Air, Karier Politik Kader PDIP Selayar Tamat
-
21 DPD II Golkar Klaim Tetap Solid untuk Appi, Bisakah IAS Membalikkan Keadaan?
-
Pengakuan Mengejutkan Suami Bupati Gowa: Istri Selingkuh dengan Konsultan Politik
-
Diserang Pansus Hak Angket, Bupati Gowa Husniah Talenrang: Jangan Sentuh Ranah Pribadi Saya