Proyek Pedestrian Pemprov Sulsel di CPI Bodong, KPK Diminta Telusuri

Berpotensi Jadi Kasus Korupsi Gelombang Kedua

Kasus proyek ilegal di lingkup Pemprov Sulsel disebut bisa jadi tahap korupsi gelombang kedua. Aparat hukum diminta untuk bisa turun tangan.

Desakan datang dari Direktur Anti Corruption Committee Direktur (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun. Ia mengaku kasus ini jadi gambaran nyata, begitu kuatnya mafia proyek bermain di Pemprov Sulsel.

"Bagaimana bisa ada proyek yang lolos dikerjakan, tapi tidak ada dalam DPA. Kasus ini harusnya segera direspon oleh aparat penegak hukum," ujar Kadir.

Menurutnya, ada upaya pemufakatan korupsi berjamaah pada kasus ini. Mulai dari inspektorat, pengadaan barang dan jasa (PBJ), dan dinas PU sendiri.

"Ini sangat aneh sekali. Pada konteks ini sangat jelas ada permufakatan jahat, yang sudah tentu ada dugaan tindak pidana korupsi. Ada paket tidak ada dalam DPA tapi bisa tayang di LPSE," tegasnya.

Ia mengaku proyek bisa tayang di LPSE jika sudah melalui review oleh inspektorat. Kontrak juga bisa jalan jika sudah melalui proses tender di pengadaan barang dan jasa.

ACC mendesak agar Kejaksaan dan Kepolisian bisa bertindak. Untuk memulainya, pihak aparat penegak hukum bisa memeriksa pihak PUTR yang bertandatangan dalam kontrak.

"Ini kan bisa dikata pekerjaan bodong. Parahnya lagi kalau sudah ada pembayaran memakai uang negara," tegasnya.

Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman Fokus Bangun Infrastruktur Jalan di Sulawesi Selatan

Kontributor : Lorensia Clara Tambing