Danny Pomanto Akan Non Aktifkan Ketua RTRW, Ini Syarat Pelaksana Tugas

SuaraSulsel.id - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengaku akan menonaktifkan seluruh Ketua RTRW pekan depan. Mereka yang akan dinonaktifkan disebut terlibat politik praktis pada pemilihan Wali Kota Makassar.

Danny Pomanto bahkan mengaku Ketua RTRW ini dihasut oleh sejumlah camat dan lurah. Untuk tidak menyukseskan program kerjanya. Khususnya Program Makassar Recover.

"Artinya begini, suasana di bawah ini mestinya politik sudah berakhir. Satu setengah bulan sudah cukup saya mengimbau mari kita sukseskan Makassar Recover. Tidak ada lagi nomor 1, 2, 3, dan 4, semua kita sama-sama," ujarnya.

Danny Pomanto menegaskan, penataan ulang harus dilakukan di tubuh RTRW. Bagaimana pun, mereka yang paling dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Remaja di Makassar Dikeroyok Dalam Warnet, Terekam CCTV

Penonaktifkan akan dimulai pekan depan. Selanjutnya, akan ditunjuk pelaksana tugas yang akan bertugas hingga tahun 2022.

"Kita reset. Semua RTRW mulai minggu depan, saya kasih 'hold' lagi semua. Mulai dari nol. Baru kita mulai bikin pelaksana tugas sampai 2022 sampai pemilihan RTRW," jelasnya.

Bagaimana dengan pemilihan pelaksana tugas? Danny Pomanto mengaku bisa ditunjuk langsung. Namun, dengan sejumlah kriteria.

Syaratnya, kata Danny Pomanto, bisa menjalankan visi misi Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Terkhusus adalah bagaimana menekan penularan Covid-19 di Kota Makassar.

Pengangkatan pelaksana tugas Ketua RT dan RW akan menggunakan SK Wali Kota Makassar. Namun, untuk honornya belum jelas.

Baca Juga: Modernisasi Disebut Timbulkan Masa Jahiliah Baru

Penjabat Wali Kota sebelumnya diketahui tidak menganggarkan soal honor perangkat RTRW tersebut. Ia meminta agar pelaksana tugas nantinya bisa bersabar. Hingga anggaran perubahan.