SuaraSulsel.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan ada penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlahnya sangat besar, mencapai Rp 1,1 miliar.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan audit secara akurat. Terhadap pengadaan paket sembako bantuan Pemprov Sulsel pada tahun 2020. Ada selisih harga yang tidak wajar pada pengadaan tersebut.
"Itu pengadaan paket sembako bansos yang tidak wajar harganya. Sudah ada teknik pemeriksaan yang akurat kami lakukan dan menemukan ada semacam kita meragukan kewajaran harganya," kata Wahyu di kantornya, Rabu, 31 Maret 2021.
Ia mengaku BPK Sulsel sudah menyampaikan masalah ini ke BPK pusat untuk diinvestigasi. Selisih harga disebutnya perlu investigatif yang mendalam.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Ini Syaratnya
"Ada indikasi penyimpangan sekitar Rp1,1 miliar yang sudah dilaporkan ke BPK pusat untuk dilakukan investigasi. Kami sedang menunggu dari pusat yang khusus menangani investigasi untuk hasilnya," jelasnya.
BPK Sulsel, kata Wahyu, tidak bisa melakukan investigasi. Tenaga auditor khusus investigasi ada di BPK pusat.
Namun, hal ini sudah dilaporkan ke Gubernur Sulsel lalu. BPK berharap ada evaluasi dan pembinaan terhadap Dinas Sosial.
"Di Dinsos Pemprov saja. Yang jelas ada penyaluran itu kan pengadaan paket sembako untuk bantuan sosial, ada harga yang tidak wajar. Ada selisih harga, kurang lebih Rp 1,1 miliar. Itu sudah kami laporkan secara tertulis, tinggal nunggu dari pemeriksaan investigatif dari pusat karena BPK sulsel tidak bisa menginvestigasi sendiri. Kalau pusat kan ada auditor khusus yang menangani ini," jelas Wahyu.
BPK juga menemukan ada 484 temuan pada pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel. Salah satu temuan terbesar itu soal bansos Covid-19 ini.
Baca Juga: DPP Duga Ada Transaksi Untuk Dapat Diskresi Airlangga di Golkar Sulsel
Diketahui, masalah Bansos Covid-19 di Pemprov Sulsel sedang ditangani Polda Sulsel. Sejumlah pihak sudah diperiksa, termasuk Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani.
Berita Terkait
-
Adu Kekayaan AKBP Arisandi vs AKBP Rise Sandiyantanti, Suami-Istri Sama-sama Jabat Kapolres!
-
Ali Asyhar Tak Dekat Kekuasaan Bisa Jadi Kepala BPK Jakarta, Pramono Anung Heran: Siapa yang Bisikin?
-
Masih Ada Potensi Besar, BPK Mau Usut Kerugian Negara Kasus Korupsi Pertamina
-
Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Mahfud MD Cemas: Kok Bisa Institusi Tak Bisa Diawasi?
-
Hakim Saldi Isra Cecar KPU Sulsel Soal Pemilih Siluman, Heran Pemilih Pilkada Ngaku Kerja di Hari Libur Nasional
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Sudah Dibuka? Simak Syarat dan Kualifikasinya
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
Pilihan
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
Terkini
-
Menteri Pertanian: Petani Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Senang Kalau Krisis Ekonomi
-
Mau Sukses dan Jadi Orang Kaya? Menteri Pertanian: Hindari Kebiasaan Mengeluh
-
Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Ritual, Tapi Perjalanan Menyucikan Jiwa
-
Tidak Cukup Niat, Ini 3 Kemampuan Wajib Dimiliki Jemaah Haji
-
Insentif Guru Besar Unhas Naik Jadi Rp5 Juta