Golkar Sulsel : DPD II Golkar Harus Jadikan Airlangga Hartarto Presiden

SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis DPD I Golkar Sulsel Herman Heizer mengatakan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel kepada Calon Ketua DPD II bukan syarat mutlak. Dalam aturan organisasi Partai Golkar juga diakuinya tidak ada.

Hal ini merespons kritik terhadap Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe oleh Anggota DPP Golkar.

Hanya saja, kata Herman, uji kepatutan dan kelayakan merupakan metode pengenalan calon untuk mengetahui visi misinya. Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Taufan Pawe menurut Herman, ingin menghadirkan paradigma baru.

Golkar, lanjutnya, menginginkan agar Ketua DPD II kedepannya memiliki jiwa militansi membesarkan Partai Golkar.

Ketua tersebut harus mampu memenangkan setiap kegiatan politik. Salah satunya mengantarkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menjadi Presiden 2024.

"Di dalam setiap uji kelayakan, Pak Ketua (Taufan Pawe) selalu sampaikan kepada calon, ini bukan syarat mutlak menjadi Ketua DPD II. Ini hanya sebuah inovasi yang kita lakukan untuk memastikan calon tersebut mampu memenangkan Partai Golkar pada semua ajang Pemilu. Terkhusus mengantarkan ketum (Arlangga) memenangkan Pilpres di 2024," kata Herman, Selasa, 30 Maret 2021.

Uji kelayakan ini, kata Herman, selalu disosialiasikan kepada calon jika hal ini bukan syarat mutlak musda DPP II.

Bahkan, para calon diberi kesempatan jika uji kelayakan tersebut memberatkan, jangan dilanjutkan.

"Justru mereka mengapresasi. Karena dilakukan secara profesional. Kita berikan puluhan pertanyaan untuk mengetahui kulitas dan kapasitas calon-calon ketua. Melihat tantangan ke depan, Golkar saat ini butuh leadership yang kuat," sebutnya.

Baca Juga: Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Golkar Sulsel Zulham Arief juga membantah soal tudingan praktik transaksional. Justru, lanjutnya, Taufan Pawe pada setiap kesempatan mengharamkan adanya bayar-bayaran untuk menduduki jabatan tertentu.

Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran di bawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.

"Justru pak ketua di awal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel," jelasnya.

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.

Diketahui, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel disoroti pengurus DPP. Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe disebut asal buat aturan.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mustafa Raja mengaku DPP baru tahu jika aturan seperti itu diberlakukan di musyawarah daerah kabupaten dan kota Sulsel.

"Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu," kata Mustafa.

Ia meminta agar partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Menurutnya, Musda adalah hal yang sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.

Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.

Dalam petunjuk pelaksanaan musda partai Golkar juga tak satupun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar. Sehingga, jangan ada lagi ada gerakan tambahan.

"Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di-fit and proper test? Apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di-fit and proper test?. Jadi jangan buat aturan di luar aturan yang sudah ditetapkan DPP," jelasnya.

DPP juga mengendus adanya praktik transaksi pada gelaran Musda di Sulsel. Mustafa pun mengaku DPP akan menelusuri persoalan tersebut.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing