Golkar Sulsel : DPD II Golkar Harus Jadikan Airlangga Hartarto Presiden

Ia menjelaskan, Taufan Pawe ingin menghapuskan tradisi bayar-bayaran di bawah meja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Semua harus terbuka dan transparan peruntukkannya.

"Justru pak ketua di awal kepengurusannya langsung konsen untuk menghilangkan itu (transaksional). Karena banyak kader mengeluh karena adanya bayar-bayaran. Hal ini berdampak dengan penurunan suara Golkar di Sulsel," jelasnya.

Sekretaris AMPG Sulsel ini juga menegaskan, jika seluruh kader Golkar telah membulatkan tekadnya untuk mendorong Ketua Umum DPP Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024. Hal ini merupakan perintah langsung Taufan Pawe dalam setiap konsolidasi atau musda di DPD II di Sulsel.

Diketahui, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPD I Golkar Sulsel disoroti pengurus DPP. Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe disebut asal buat aturan.

Baca Juga: Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mustafa Raja mengaku DPP baru tahu jika aturan seperti itu diberlakukan di musyawarah daerah kabupaten dan kota Sulsel.

"Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu," kata Mustafa.

Ia meminta agar partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Menurutnya, Musda adalah hal yang sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.

Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.

Dalam petunjuk pelaksanaan musda partai Golkar juga tak satupun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar. Sehingga, jangan ada lagi ada gerakan tambahan.

Baca Juga: DPP Partai Golkar Tegur Taufan Pawe : Jangan Banyak Gerakan Tambahan

"Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di-fit and proper test? Apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di-fit and proper test?. Jadi jangan buat aturan di luar aturan yang sudah ditetapkan DPP," jelasnya.