SuaraSulsel.id - Seleksi lelang jabatan di ruang lingkup Pemkot Makassar usai. Pengumuman seleksi menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pelaksana Tugas Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, tiga peserta dengan nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan sudah ditentukan.
Namun, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) belum bisa memilih satu dari tiga nama yang ditentukan.
Kata Basri, tiga nama itu adalah peserta dengan nilai tertinggi pada hasil seleksi. Bisa jadi, penentuan nama sembari menunggu pelantikan Wali Kota Makassar terpilih, Danny Pomanto.
Baca Juga: Snowbell Cat Cafe, Menikmati Teh Sambil Bermain dengan Kucing Menggemaskan
"Tunggu rekomendasi dari KASN. Prosesnya sudah selesai," kata Basri, Senin (22/2/2021).
Pemkot Makassar, kata Basri, sudah melaksanakan lelang jabatan sesuai prosedur.
Rekomendasi yang dikeluarkan KASN telah dijalankan. Termasuk berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto.
Surat KASN terkait permintaan pembatalan lelang yang dikeluarkan 10 Februari lalu tidak lagi menjadi persoalan. Proses lelang tetap dilanjutkan.
"Semua sesuai prosedur makanya lelang kita lanjutkan. Kalau rekomendasi turun, langsung ditetapkan satu nama," jelasnya.
Baca Juga: PLN Putus Aliran Listrik Kantor Satpol PP dan Dinas Perdagangan Makassar
Sebelumnya, ada 13 peserta telah mengikuti tes kompetensi di Kantor Gubernur Sulsel. Mereka mengikuti assesmen, pembuatan makalah, dan tes wawancara selama dua hari.
Mereka adalah Agus Djaja Said, Andi Asminullah, Andi Unru, Andi Yurnita, Arsyal, Firnandar Sabara, Haeruddin, Hasan Sulaiman, Ishak Iskandar, Khalid Musdalifah, Mansyur Nutung, Muh Masri Tiro, dan Syamsul Bahri.
Delapan jabatan SKPD diperebutkan. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan.
Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretaris Dewan, dan BKPSDM.
Sementara, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin berharap rekomendasi KASN turun setelah Wali Kota terpilih Moh Ramdhan Pomanto dilantik.
Menurutnya, Danny memiliki kewenangan untuk memilih peserta yang berhak menduduki jabatan kepala OPD.
"Semoga penetapan dari KASN turun setelah beliau (Danny). dilantik, supaya beliau bisa memilih siapa yang terbaik," tukasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Bias Antara Keadilan dan Reputasi, Mahasiswi Lapor Dosen Cabul Dituduh Halusinasi
-
Promo Kuliner Khusus Nasabah BRI di Makassar: Dari Kopi Hingga Steak, Diskon Hingga 20%!
-
Dibela Orang Asli Bugis, Denny Sumargo dan Farhat Abbas Ditantang Naik Ring
-
Tiga Pengusaha Skincare di Makassar Jadi Tersangka, Tapi Identitas Dirahasiakan Polisi
-
Denny Sumargo Orang Mana? Cucu Crazy Rich Lancar Bilang Siri Na Pacce saat Tinggalkan Rumah Farhat Abbas
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya, Banyak Hadiah dan Hiburan Menarik
-
Apakah Garmin Venu 3 Memiliki Layar Sentuh? Temukan Jawaban Beserta Fitur-Fitur yang Dimilikinya
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI