SuaraSulsel.id - Sekolah tatap muka di Sulawesi Selatan sudah bisa diterapkan di sejumlah kabupaten atau kota. Asalkan, penerapan protokol kesehatan diperketat oleh pihak sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Muhammad Djufri mengatakan simulasi sekolah tatap muka bisa dilakukan. Namun, hanya untuk sebagian daerah saja.
Daerah yang boleh, kata Djufri, hanya daerah yang punya angka reproduksi efektif (Rt) di bawah satu persen. Tim pengawas dan Satgas Covid-19 akan melakukan evaluasi langsung ke sekolah.
"Kalau di bawah 1 persen kan sangat bagus. Yang di bawah 1 (persen) ini kita coba buka komunikasi supaya bisa dilihat perkembangannya untuk sekolah tatap muka," ujar Djufri, Selasa (16/2/2021).
Baca Juga: Zona Oranye, Sekolah Tatap Muka di Bengkayang Ditunda
Sesuai data Satgas Covid-19 di Sulsel, daerah dengan Rt di bawah satu persen yakni Kabupaten Barru, Bone, Gowa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep.
Kabupaten Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Toraja Utara, dan Kota Parepare.
Setidaknya, kata Djufri, sekolah tatap muka diberlakukan dulu untuk kelas XII. Walau tanpa ujian nasional, tetapi ujian akhir sekolah tetap dilakukan dan itu yang menjadi penentu kelulusan.
"Untuk anak kelas XII kita beri ruang karena beberapa bulan ke depan mereka harus ujian nasional dan masuk perguruan tinggi. Memang tida ada ujian nasional tapi ujian akhir sekolah untuk menentukan kelulusan dan peringkatan ada. Itu bisa lewat tatap muka," jelasnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dari 944 SMA/SMK di Sulsel, terdapat 880 sekolah atau 93 persen belajar secara daring. Sementara, 64 sekolah atau tujuh persen belajar luring.
Baca Juga: Bandara Arung Palakka Bone Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Bosowasi
Sudirman ingin 64 sekolah yang memberlakukan sekolah luring ini diawasi betul. Sekolah tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan.
"Saya ingin tujuh persen sekolah yang luring atau tatap muka, ada tim dari Dinas Pendidikan yang turun untuk melihat langsung kegiatan proses belajar. Juga 93 persen yang daring ada pengecekan bagaimana progress belajar dari rumah," tegasnya.
Diketahui, Dinas Pendidikan Sulsel memberlakukan proses belajar dari rumah hingga 1 April 2021 sesuai edaran Gubernur Sulsel. Setelahnya akan dievaluasi, apakah perlu diperpanjang atau memulai sekolah tatap muka.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Bayar Rp25 Juta untuk Surat Sakit? Drama Tersangka Skincare Merkuri Mira Hayati di Makassar
-
Mira Hayati dan Dua Pengusaha Skincare di Makassar Ditetapkan Tersangka
-
Tiga Pengusaha Skincare di Makassar Jadi Tersangka, Tapi Identitas Dirahasiakan Polisi
-
Apakah Maxie Skincare Mengandung Merkuri, Kuasa Hukum Bantah Polda Sulsel
-
Keahlian Panelis Debat Kedua Pilgub Sulsel Jadi Sorotan, 3 Orang Mantan Timsel KPU
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
-
Iuran Rp 20 Ribu untuk Listrik di SMA Negeri 1 Bontang, Disdik Kaltim Angkat Bicara
-
Pakai AC di Kelas, Orang Tua Murid Keluhkan Iuran Rp 20 Ribu untuk Bayar Listrik di SMA Negeri 1 Bontang
-
KPU Kaltim Pastikan Debat Ketiga Berlangsung Kondusif, Aturan Diperketat
Terkini
-
Siswa Tuna Rungu di Makassar Diduga Jadi Korban Pelecehan Guru
-
KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel
-
Kisah Pilu Pengungsi Lewotobi: "Lari Hanya Pakai Baju di Badan"
-
Kabar Baik! Wapres Gibran Janji Bahas Kelanjutan Pembangunan Stadion Sudiang
-
Dukung Ekonomi Hijau dan Inklusif, BRI Catat Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan Senilai Rp764,8 Triliun