Jusuf Kalla Minta Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo Dievaluasi Total

SuaraSulsel.id - Jusuf Kalla menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Khususnya terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla kepada wartawan usai acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

JK mengingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, risiko tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, bahkan berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar tetap menjadi prioritas.

JK berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat agar perekonomian nasional tetap stabil di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Jusuf Kalla juga menilai konflik yang melibatkan Iran berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama terkait kenaikan harga energi dan beban subsidi pemerintah.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Perang Iran Bisa Berdampak Besar pada Ekonomi Indonesia

Menurut JK, eskalasi konflik internasional akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi negara.

“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata JK.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang berlangsung lama dapat mengganggu pasokan energi nasional. Menurutnya, stok BBM Indonesia relatif terbatas sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah.

“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.