Danny Pomanto Ancam Ganti Pejabat Hasil Lelang Jabatan Pemkot Makassar

SuaraSulsel.id - Calon Wali Kota Makassar terpilih Danny Pomanto mengaku tidak pernah diberitahu soal lelang jabatan di Pemkot Makassar. Ia pun heran dengan kebijakan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.

"Tidak pernah sekali pun ada orang Pemkot yang koordinasi ke saya soal lelang jabatan," kata Danny saat dikonfirmasi SuaraSulsel.id, Jumat (5/2/2021).

Danny menyebut tidak ada alasan bagi Pemkot Makassar untuk membuka lelang jabatan di waktu seperti ini. Karena sisa waktu penugasan Pj Wali Kota hanya tinggal sepekan lebih.

"Tidak ada alasan untuk mengganti orang di masa seperti ini, tapi masyarakat bisa lihat sendiri, sebenarnya ada yang tidak normal yang terjadi sekarang ini di Pemkot," ujarnya.

Baca Juga: Prof Yusran Jusuf : Pj Wali Kota Makassar Kehilangan Akal Sehat

Danny pun menegaskan akan tetap mengevaluasi pejabat hasil lelang nanti. Jika ada yang tidak berkompeten, tentu diganti lagi. Apalagi proses seleksinya hanya enam hari.

"Jelas saya ganti lagi. Dalam isi rekomendasi (KASN), kan itu bisa ditinjau ulang," tandas Danny.

Dalam surat KASN dituliskan : "Perlu kami tegaskan bahwa rencana pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka untuk JPT Pratama harus dikoordinasikan dengan calon PPK Kota Makassar yang dalam hal ini Wali Kota Makassar hasil pemilukada tahun 2020.

Bahwa koordinasi tersebut berkaitan dengan kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat kota Makassar," demikian kutipan rekomendasi KASN yang dikeluarkan pada 3 Februari itu.

Dalam rekomendasi tersebut juga disebutkan bahwa rencana seleksi jabatan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 800/4553/Otda pada tanggal 9

Baca Juga: Tim Transisi Petakan Masalah Kota Makassar, Agar Danny-Fatma Fokus Bekerja

Sebelumnya, delapan jabatan di lingkup Pemkot Makassar dibuka hanya dalam kurun waktu seminggu.

Delapan jabatan yang akan dilelang yakni, Kepala BPKSDM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas PU.

Ada pula, Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, dan Sekwan DPRD Kota Makassar.

Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar Andi Muhamad Yasir mengatakan pihaknya sudah mengantongi izin dari KASN untuk lelang jabatan. Pengusulan memang sudah jauh hari dilakukan.

"Sudah ada (izinnya), tidak mungkin kita berani buka kalau tidak ada izin," kata Yasir.

Jika lelang jabatan biasanya memakan waktu hingga berbulan-bulan, Pemkot hanya membuka kesempatan selama seminggu.

"Memang ada aturannya selama Covid bisa lebih singkat," ungkapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing