SuaraSulsel.id - Sejumlah tokoh masyarakat di Provinsi Papua sudah bertemu dengan perwakilan pemerintah. Membahas situasi pasca ujaran rasis terhadap Natalius Pigai.
Para tokoh juga mengaku berusaha menenangkan mahasiswa dan masyarakat. Agar tidak terprovokasi dengan isu SARA di Papua.
Agar kondisi Papua tetap kondusif, para tokoh menegaskan akan mengawal kasus Natalius Pigai sampai tuntas. Menyiapkan pengacara khusus.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhoni Banua Rouw usai dengar pendapat dengan pimpinan DPR Papua.
Bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Papua, tokoh masyarakat, agama, dan mahasiswa.
“DPRP bertekad akan kawal proses hukum dugaan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai secara transparan dan adil,” jelas Jhoni di Kantor DPRP, Kota Jayapura, kepada KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, Jumat 29 Januari 2021.
Menurut Jhoni proses hukum dugaan rasisme harus dilakukan secara transparan. Akan terus didorong DPRP. Sebagaimana DPRP bertekad menyediakan pengacara untuk Natalius Pigai agar proses hukum berjalan secara transparan.
“Jadi kami ingin transparan soal prosesnya dan tahapannya kami ikuti. Sebab pengacaranya betul-betul dari kami,” katanya.
Jhoni mengatakan, kasus ini adalah pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dia berharap pengadilan adil dalam memberikan putusan.
Baca Juga: Abu Janda: Kata Evolusi di KBBI Tak Berkaitan dengan Teori Darwin
“Forkopimda dan mahasiswa di Papua akan terus mengawal proses hukum kasus rasisme ini hingga tuntas. Kami akan kawal sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga meminta hentikan rasisme di tanah Papua,” tegas Jhoni.
Jhoni meminta kepada mahasiswa ketika ada kasus seperti ini terjadi lagi, maka segera bawa ke DPRP dan akan difasilitasi untuk prosesnya.
“Ini membuktikan bahwa kami serius menyelesaikan masalah rasisme dan kami ingin kasus rasisme tak terjadi lagi,” paparnya.
Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw saat menghadiri rapat itu mengungkapkan rasa terima kasih atas langkah cepat dan sinergitas tinggi dalam merespon kasus rasisme.
Paulus mengakui tak mempunyai kemampuan jika kejadian itu terjadi di luar Papua, dan hanya bisa melakukan dengan meminta petunjuk pimpinan terkait dengan permasalahan tersebut.
“Terima kasih karena sekarang kami telah ambil langkah cepat bersama dengan semua stake holder terhadap kejadian itu agar dapat tertangani. Ini pertanda kedepan permasalahan sekecil apapun sebagai orang Papua, ras Papua itu dapat ambil tindakan cepat sebagai pemimpin di atas tanah Papua,” jelas Paulus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Mahasiswa Pelaku Aborsi Ditangkap di Kendari
-
Sampai Kapan Aturan Ganjil Genap Antre BBM di SPBU Sulawesi Selatan?
-
Karyawan SPBU Makassar Jatuh Sakit, Video Prabowo Ini Disebut Membuat Panjang Antrean
-
15 Tahun Mengabdi, Mantri BRI Dewi Natalia Jadi Benteng Debitur Mikro dari Rentenir
-
Basarnas Makassar Kerahkan KN SAR Kamajaya Cari Korban KMP Virgo Transport 8