SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menemui Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat (29/1/2021) pagi.
Ia melaporkan soal Wali Kota terpilih, Danny Pomanto. Rudy datang didampingi Kepala Bapenda Makassar Irwan R Adnan dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Bangsawan.
Nurdin mengatakan, mereka membahas soal Danny Pomanto yang mengumpulkan sejumlah pejabat Pemkot Makassar di kediamannya.
"Mereka dampingi Pak Wali melaporkan beberapa hal. Termasuk Wali Kota terpilih kumpulkan pejabat itu," kata Nurdin.
Ia mengatakan sebenarnya tak masalah, tapi tak etis sebab Wali Kota terpilih tidak melakukan koordinasi ke Pj Wali Kota.
Ia pun meminta agar hal ini tak dibuat gaduh. "Yang dilantik itu pakai lambang garuda loh, tidak ada bedanya dengan Pj. Cuma yang membedakan satu dipilih rakyat, satu ditetapkan Kemendagri. Saya cuma berharap jangan buat gaduh," tambahnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin pun memastikan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang dikumpulkan Wali Kota terpilih Danny Pomanto akan diberikan sanksi. BKD dan inspektorat sementara melakukan evaluasi.
"Yang menghadiri dievaluasi, yang jelas regulasi mengatakan aturan ASN itu lengkap. Tentu kalau ada yang melanggar, apa kira-kira. Ya kan pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran," kata Rudy.
Diketahui, Danny Pomanto mengundang sejumlah pejabat Pemkot ke kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk membantu persiapan pelantikan.
Baca Juga: Ini Pejabat Pemkot Makassar yang Diundang Danny Pomanto Persiapkan Transisi
Mereka diantaranya, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani, Kepala Dinas Dukcapil Aryati Puspasari Abadi, Kaban Litbang Nielma Palamba. Ada juga Kadis Perpustakaan Andi Siswanta Attas dan 15 mantan camat dan beberapa pejabat eselon lainnya.
"Di Pemkot itu semua unsur pemerintahan sudah lengkap. (Kalau) ada yang melanggar, siapa yang dievaluasi, siapa yg evaluasi. Tanya aja sama BKD, yang bisa tahu itu BKD, inspektorat," tambah Rudy.
Danny Pomanto sendiri mengaku memanggil pejabat hanya sekadar melakukan diskusi dan perumusan program kerja.
Selain itu, soal visi misi Wali Kota terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Salah satu yang ditekankan adalah bagaimana memprioritaskan pembangunan dan kesehatan.
"Termasuk upaya menekan kasus penularan Covid-19. Ini salah satu program yang kita jelaskan ke mereka," tegas Danny.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
BPK Sidak Belanja Daerah Sulawesi Selatan, Ini Hasilnya!
-
100 Ribu Guru di Sulsel Bakal Nikmati Makan Bergizi Gratis
-
11 Pelaku Penjarahan Mesin ATM Bank Sulselbar Telah Ditangkap
-
Profesor Tampar Qori Muda di Pesantren Palopo: Mata Lebam, Telinga Mendengung
-
Taksi Listrik Modern Pertama di Makassar Resmi Diluncurkan