SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menemui Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat (29/1/2021) pagi.
Ia melaporkan soal Wali Kota terpilih, Danny Pomanto. Rudy datang didampingi Kepala Bapenda Makassar Irwan R Adnan dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Bangsawan.
Nurdin mengatakan, mereka membahas soal Danny Pomanto yang mengumpulkan sejumlah pejabat Pemkot Makassar di kediamannya.
"Mereka dampingi Pak Wali melaporkan beberapa hal. Termasuk Wali Kota terpilih kumpulkan pejabat itu," kata Nurdin.
Ia mengatakan sebenarnya tak masalah, tapi tak etis sebab Wali Kota terpilih tidak melakukan koordinasi ke Pj Wali Kota.
Ia pun meminta agar hal ini tak dibuat gaduh. "Yang dilantik itu pakai lambang garuda loh, tidak ada bedanya dengan Pj. Cuma yang membedakan satu dipilih rakyat, satu ditetapkan Kemendagri. Saya cuma berharap jangan buat gaduh," tambahnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin pun memastikan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang dikumpulkan Wali Kota terpilih Danny Pomanto akan diberikan sanksi. BKD dan inspektorat sementara melakukan evaluasi.
"Yang menghadiri dievaluasi, yang jelas regulasi mengatakan aturan ASN itu lengkap. Tentu kalau ada yang melanggar, apa kira-kira. Ya kan pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran," kata Rudy.
Diketahui, Danny Pomanto mengundang sejumlah pejabat Pemkot ke kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk membantu persiapan pelantikan.
Baca Juga: Ini Pejabat Pemkot Makassar yang Diundang Danny Pomanto Persiapkan Transisi
Mereka diantaranya, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani, Kepala Dinas Dukcapil Aryati Puspasari Abadi, Kaban Litbang Nielma Palamba. Ada juga Kadis Perpustakaan Andi Siswanta Attas dan 15 mantan camat dan beberapa pejabat eselon lainnya.
"Di Pemkot itu semua unsur pemerintahan sudah lengkap. (Kalau) ada yang melanggar, siapa yang dievaluasi, siapa yg evaluasi. Tanya aja sama BKD, yang bisa tahu itu BKD, inspektorat," tambah Rudy.
Danny Pomanto sendiri mengaku memanggil pejabat hanya sekadar melakukan diskusi dan perumusan program kerja.
Selain itu, soal visi misi Wali Kota terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Salah satu yang ditekankan adalah bagaimana memprioritaskan pembangunan dan kesehatan.
"Termasuk upaya menekan kasus penularan Covid-19. Ini salah satu program yang kita jelaskan ke mereka," tegas Danny.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
12 Fakta Kematian Bripda Dirja Pratama
-
Misteri Darah di Mulut Bripda Dirja Pratama Terjawab, Senior Resmi Tersangka
-
Nasaruddin Umar Ungkap Pernah Serahkan 'Pemberian' ke KPK di Masa Lalu
-
Jejak Karier AKP Arifan Efendi, Kasat Narkoba Toraja Utara Diduga Terima Rp13 Juta Dari Bandar
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN