SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menemui Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat (29/1/2021) pagi.
Ia melaporkan soal Wali Kota terpilih, Danny Pomanto. Rudy datang didampingi Kepala Bapenda Makassar Irwan R Adnan dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Bangsawan.
Nurdin mengatakan, mereka membahas soal Danny Pomanto yang mengumpulkan sejumlah pejabat Pemkot Makassar di kediamannya.
"Mereka dampingi Pak Wali melaporkan beberapa hal. Termasuk Wali Kota terpilih kumpulkan pejabat itu," kata Nurdin.
Ia mengatakan sebenarnya tak masalah, tapi tak etis sebab Wali Kota terpilih tidak melakukan koordinasi ke Pj Wali Kota.
Ia pun meminta agar hal ini tak dibuat gaduh. "Yang dilantik itu pakai lambang garuda loh, tidak ada bedanya dengan Pj. Cuma yang membedakan satu dipilih rakyat, satu ditetapkan Kemendagri. Saya cuma berharap jangan buat gaduh," tambahnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin pun memastikan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang dikumpulkan Wali Kota terpilih Danny Pomanto akan diberikan sanksi. BKD dan inspektorat sementara melakukan evaluasi.
"Yang menghadiri dievaluasi, yang jelas regulasi mengatakan aturan ASN itu lengkap. Tentu kalau ada yang melanggar, apa kira-kira. Ya kan pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran," kata Rudy.
Diketahui, Danny Pomanto mengundang sejumlah pejabat Pemkot ke kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk membantu persiapan pelantikan.
Baca Juga: Ini Pejabat Pemkot Makassar yang Diundang Danny Pomanto Persiapkan Transisi
Mereka diantaranya, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani, Kepala Dinas Dukcapil Aryati Puspasari Abadi, Kaban Litbang Nielma Palamba. Ada juga Kadis Perpustakaan Andi Siswanta Attas dan 15 mantan camat dan beberapa pejabat eselon lainnya.
"Di Pemkot itu semua unsur pemerintahan sudah lengkap. (Kalau) ada yang melanggar, siapa yang dievaluasi, siapa yg evaluasi. Tanya aja sama BKD, yang bisa tahu itu BKD, inspektorat," tambah Rudy.
Danny Pomanto sendiri mengaku memanggil pejabat hanya sekadar melakukan diskusi dan perumusan program kerja.
Selain itu, soal visi misi Wali Kota terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Salah satu yang ditekankan adalah bagaimana memprioritaskan pembangunan dan kesehatan.
"Termasuk upaya menekan kasus penularan Covid-19. Ini salah satu program yang kita jelaskan ke mereka," tegas Danny.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Tolak Hapus Video, Wartawan TV One Diduga Dianiaya Oknum Polisi
-
Hiromu Tanaka Tampil Beringas Saat Lumpuhkan PSM Makassar
-
Empat Tahun Memimpin, BRI Konsisten Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia
-
Pengusaha Sulsel Terjepit! DPR: Industri Hari Ini Sudah Dicekik dari Semua Sisi
-
Menteri Koperasi Puji Kekompakan Kepala Daerah di Sulsel