SuaraSulsel.id - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menemui Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Jumat (29/1/2021) pagi.
Ia melaporkan soal Wali Kota terpilih, Danny Pomanto. Rudy datang didampingi Kepala Bapenda Makassar Irwan R Adnan dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Irwan Bangsawan.
Nurdin mengatakan, mereka membahas soal Danny Pomanto yang mengumpulkan sejumlah pejabat Pemkot Makassar di kediamannya.
"Mereka dampingi Pak Wali melaporkan beberapa hal. Termasuk Wali Kota terpilih kumpulkan pejabat itu," kata Nurdin.
Ia mengatakan sebenarnya tak masalah, tapi tak etis sebab Wali Kota terpilih tidak melakukan koordinasi ke Pj Wali Kota.
Ia pun meminta agar hal ini tak dibuat gaduh. "Yang dilantik itu pakai lambang garuda loh, tidak ada bedanya dengan Pj. Cuma yang membedakan satu dipilih rakyat, satu ditetapkan Kemendagri. Saya cuma berharap jangan buat gaduh," tambahnya.
Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin pun memastikan pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang dikumpulkan Wali Kota terpilih Danny Pomanto akan diberikan sanksi. BKD dan inspektorat sementara melakukan evaluasi.
"Yang menghadiri dievaluasi, yang jelas regulasi mengatakan aturan ASN itu lengkap. Tentu kalau ada yang melanggar, apa kira-kira. Ya kan pasti kita tidak boleh melakukan pembiaran," kata Rudy.
Diketahui, Danny Pomanto mengundang sejumlah pejabat Pemkot ke kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk membantu persiapan pelantikan.
Baca Juga: Ini Pejabat Pemkot Makassar yang Diundang Danny Pomanto Persiapkan Transisi
Mereka diantaranya, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani, Kepala Dinas Dukcapil Aryati Puspasari Abadi, Kaban Litbang Nielma Palamba. Ada juga Kadis Perpustakaan Andi Siswanta Attas dan 15 mantan camat dan beberapa pejabat eselon lainnya.
"Di Pemkot itu semua unsur pemerintahan sudah lengkap. (Kalau) ada yang melanggar, siapa yang dievaluasi, siapa yg evaluasi. Tanya aja sama BKD, yang bisa tahu itu BKD, inspektorat," tambah Rudy.
Danny Pomanto sendiri mengaku memanggil pejabat hanya sekadar melakukan diskusi dan perumusan program kerja.
Selain itu, soal visi misi Wali Kota terpilih dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Salah satu yang ditekankan adalah bagaimana memprioritaskan pembangunan dan kesehatan.
"Termasuk upaya menekan kasus penularan Covid-19. Ini salah satu program yang kita jelaskan ke mereka," tegas Danny.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Dikira Punah, Spesies Paling Langka Hiu Gangga Ternyata Bersarang di Perairan Indonesia
-
Sampai di Puncak, Pendaki Gunung Tewas Disambar Petir
-
Bupati Gowa Digoyang Hak Angket Dugaan Perselingkuhan, Bisakah Berujung Pemakzulan?
-
Hak Angket Dugaan Skandal Bupati Gowa, Pakar Hukum: Apakah Sudah Sesuai Kriteria?
-
Jamaah An-Nadzir Akan merayakan Iduladha 26 Mei 2026, Ini Alasannya