SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dugaan penyalahgunaan anggaran Bansos Covid-19 di Sulsel dilaporkan ke KPK. KPK siap menindaklanjuti.
Kepala Satgas Pencegahan Wilayah Direktorat 4 KPK Niken Aryati mengatakan, KPK secara spesifik belum tahu soal kasus bansos Covid-19 di Pemprov Sulsel. KPK akan menelusuri lebih detail.
"Oh iya, kalau itu ada (KPK akan masuk). Saya belum dengar secara spesifik kalau bansos di Pemprov Sulsel," kata Niken, Rabu (27/1/2021).
Niken meminta agar kasus seperti ini segera dilaporkan ke KPK. Memang, kata Niken, anggaran Bansos ini paling rawan. Banyak juga oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan momen untuk pengurusan bansos.
Baca Juga: Dipaksa Bahas Korupsi Bansos, Denny Siregar: Enggak Usah Sibuk Konspirasi!
"Jadi kami belum masuk ke bansos, tapi kita memang dorong agar ada transparansi soal ini. Sekaligus kita juga dorong ke pejabat daerah, mungkin di Sulsel, kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan siapa pun dalam pengurusan alokasi anggaran, itu tidak boleh difasilitasi, jangan dilayani. Jadi laporkan ke kami," bebernya.
Rabu siang, KPK bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi. Namun, kata Niken, pembahasan hanya soal manajemen aset daerah. Belum soal kasus bansos.
Sebelumnya, dugaan penyalahgunaan bansos Covid di Sulsel sempat heboh. Apalagi, saat nama Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani disebut-sebut terseret. Namanya sempat disebut oleh mantan Pejabat Dinas Sosial, Kasmin.
Kepala Inspektorat Sulsel Sri Wahyuni bahkan mengaku sempat meminta keterangan Abdul Hayat. Namun, ia tak ingin membeber hasilnya.
"Tentu pernah (diminta keterangan). Tapi sekali lagi, kalau kita mau untuk mendapatkan informasi, itu tidak (akan)," kata Sriwahyuni, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Usai Divonis Kasus Suap Saiful Jamil, Rohadi Kini Bakal Diadili Kasus TPPU
Pada sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) pekan lalu, Kasmin mengaku ditelpon oleh Albar. Albar adalah orang terdekat Sekprov, Abdul Hayat Gani. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia, lantai 7.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
Terkini
-
BREAKING NEWS: Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Wilayah Luwu Timur
-
Terungkap! Penyebab Karyawan Perempuan Tewas Tergantung di Kamar Kos Makassar
-
Dosen Unismuh Makassar Dikirim Kemenkes Bantu Korban Gempa Myanmar
-
BRI Menang Penghargaan Internasional The Asset Triple A Awards untuk Keuangan Berkelanjutan
-
Libur Lebaran Dongkrak Wisata Lokal, Danau Talaga & Tateli Jadi Favorit Warga