SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan identifikasi terkait lahan yang boleh dilakukan pembangunan dan yang tidak boleh di Malino.
Karena banyak kawasan wisata atau hutan lindung yang jadi target investasi.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Konservasi Hutan Malino Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Senin (28/12).
"Saat ini keinginan masyarakat untuk berinvestasi di Malino sangat tinggi, sehingga kita perlu melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan data jelas. Mana yang termasuk kawasan hutan lindung dan tidak atau bisa dilakukan investasi melalui izin bupati, apalagi tahun 2021 mendatang pelebaran jalan ke Malino akan dilanjutkan," jelasnya.
Adnan mengaku, di Malino banyak bangunan yang melanggar. Seperti tidak memiliki IMB. Bahkan membangun dalam kawasan hutan lindung.
Namun Pemkab Gowa tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan terkendala dengan kewenangan.
"Permasalahan saat ini hutan lindung. Tapi banyak bangunan di dalamnya. Kita tidak boleh menghalangi animo publik. Sehingga yang perlu kita lakukan memperjelas mana yang bisa dan tidak bisa atau mana yang menjadi kewenangan pihak Pemda," tambah Adnan.
Adnan mengaku membentuk tim untuk mengidentfikasi masalah dalam penggunaan lahan. Agar bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Yaitu melaksanakan kegiatan tapal batas.
Tim diketuai Bappeda di dalamnya terdiri dari SKPD terkait dan melibatkan kepolisian, TNI, perwakilan dinas kehutanan provinsi, perwakilan BKSDA, BPN, DPRD, kejaksaan, camat, kepala desa dan lurah.
Baca Juga: Tutup Jalan Raya, Warga Gowa Gotong Royong Bersihkan Material Longsor
"Ini kita lakukan agar Malino lebih tertata, begitu pun dengan tertib administrasi serta kita mampu mengoptimalkan PAD Gowa," jelasnya.
Kepala Bidang Teknis BBKSDA Sulsel, Anis Suratin mengatakan, dari total kurang lebih 14 ribu hektare Taman Wisata Alam (TWA) di Kabupaten Gowa, sebanyak 2.500 hektare yang telah dilepas menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) khusus di Kawasan Malino.
Jumlah inilah yang nantinya akan dilakukan tapal batas. Agar Pemda memiliki kewenangan dalam memberikan izin melalui SK bupati, yang rencananya dimulai pada 2021 mendatang.
"Saat ini berdasarkan SK No 362 tahun 2019 ada 2500 hektare dari TWA Malino yang menjadi APL, namun belum ada penetapan dikarenakan tapal batas belum dilakukan. Provinsi sudah merencanakan tahun 2021 nanti tapal batas mulai berjalan," katanya.
Yang menjadi tantangan kata Anis, Malino sebagai kawasan strategis pengembangan wisata di Sulsel. Sehingga banyak yang menjadikan SPPT/PBB dalam kawasan hutan sebagai dasar kepemilikin lahan.
Permasalahan ini yang akan diidentifikasi dengan tim. Agar nantinya bisa segera dilakukan tapal batas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang