SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meminta seluruh pimpinan daerah di Sulsel agar melarang warganya ke Kota Makassar. Untuk melaksanakan kegiatan perayaan natal dan tahun baru 2021.
Hingga kini, belum ada izin dikeluarkan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kerumunan. Saat perayaan natal dan tahun baru 2021.
"Kita sudah mengimbau kepada seluruh pimpinan daerah. Mengimbau masyarakatnya agar tidak ke Makassar bertahun baru. Karena di Makassar nggak ada juga kegiatan," kata Nurdin Abdullah di Lapangan Karebosi, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin (21/12/2020).
Nurdin menjelaskan, biasanya pada momentum perayaan natal dan tahun baru, kerap terjadi lonjakan pengunjung di tempat-tempat wisata. Sehingga, ia pun meminta agar pimpinan daerah di Sulsel tetap menjaga wilayahnya.
Baca Juga: Ditanya Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi, Begini Jawaban UAS
"Ini jangan sampai terjadi lonjakan pengunjung. Sehingga, kita tidak bisa mengendalikan, akhirnya terjadi klaster baru. Itu yang kita cegah," jelas Nurdin.
Alasan belum dikeluarkan izin untuk melaksanakan kegiatan perayaan natal dan tahun baru tersebut, kata Nurdin, akibat kasus virus Corona atau Covid-19 di Sulsel masih terus meningkat.
Sebab itu, ia meminta agar masyarakat dapat lebih berhati-hati lagi. Untuk menghadapi perayaan natal dan tahun baru 2021 nantinya.
Semua ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan virus Corona saat melaksanakan kegiatan perayaan natal dan tahun baru di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus mewabah ini.
"Tidak ada izin keramaian menjelang tahun baru. Kedua juga kita mengimbau natal supaya dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Artinya, menghindari kerumunan, protokol kesehatan betul-betul menjadi perhatian kita," terang Nurdin.
Baca Juga: Tes Cepat Antigen Bandara Hang Nadim Batam
Menurut Nurdin, pada momentum perayaan natal dan tahun baru 2021 tersebut, para petugas juga akan menggelar operasi lilin.
Sehingga, apabila ada masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Maka, akan diberikan sanksi tegas.
"Dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan operasi lilin. Ya tentu bagi yang melanggar protokol kesehatan pasti akan ditindak secara tegas, pasti itu. Karena itu kita harus betul-betul bersama-sama, bersatu padu untuk memutus rantai penularan Covid," katanya.
Kontributor: Muhammad Aidil
Berita Terkait
Terpopuler
- Istri Menteri UMKM Bukan Pejabat, Diduga Seenaknya Minta Fasilitas Negara untuk Tur Eropa
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas MPV 1500cc: Usia 5 Tahun Ada yang Cuma Rp90 Jutaan
- 5 Rekomendasi Pompa Air Terbaik yang Tidak Berisik dan Hemat Listrik
- Diperiksa KPK atas Kasus Korupsi, Berapa Harga Umrah dan Haji di Travel Ustaz Khalid Basalamah?
- 5 AC Portable Mini untuk Kamar Harga Rp300 Ribuan: Lebih Simple, Dinginnya Nampol!
Pilihan
-
Aura Farming Anak Coki Viral, Pacu Jalur Kuansing Diklaim Berasal dari Malaysia
-
Breaking News! Markas Persija Jakarta Umumkan Kehadiran Jordi Amat
-
Investor Ditagih Rp1,8 Miliar, Ajaib Sekuritas Ajak 'Damai' Tapi Ditolak
-
BLT Rp600 Ribu 'Kentang', Ekonomi Sulit Terbang
-
Usai Terganjal Kasus, Apakah Ajaib Sekuritas Aman Buat Investor?
Terkini
-
Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi Program Revitalisasi Kampus UNM Rp87 Miliar
-
Lukisan Purba di Goa Leang-leang Maros Masuk Buku Sejarah Indonesia
-
Polisi Tahan 2 Dosen Perguruan Tinggi Negeri di Makassar, Dugaan Pelecehan Seksual
-
BRI: Sektor UMKM Mencakup lebih dari 97% dari 65 Juta Pelaku Usaha, Berkontribusi 61% pada PDB
-
UMKM Kuliner Naik Kelas, Binaan BRI Sukses Ekspor Berkat Strategi Pasar Tepat