Pilkada 2020: Calon Kepala Daerah Perempuan Lebih Kaya dari Calon Laki-laki

SuaraSulsel.id - Laporan analisis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah (cakada) tahun 2020 yang dilakukan KPK menunjukkan cakada perempuan lebih kaya dibandingkan laki-laki.

"Berdasarkan hasil perbandingan nilai harta kekayaan cakada tahun 2020 menunjukkan bahwa cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22 persen lebih tinggi dibanding rata-rata harta kekayaan cakada laki-laki," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Calon Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Suprianti Rambat, mencatatkan kepemilikan harta tertinggi yaitu Rp73,74 miliar.

Sementara calon bupati Nabire, Papua Yufinia Mote tercatat memiliki nilai harta terendah yaitu Rp15 Juta.

Baca Juga: 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Indonesia, 3 Orang dari Sulsel

Pilkada 2020 diikuti oleh 161 (10,91 persen) cakada perempuan dan 1.315 (89,09 persen) cakada laki-laki.

Dari 161 orang tersebut, cakada perempuan dengan harta lebih dari Rp25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (16 orang), birokrat (5 orang) dan legislatif 2 orang; cakada dengan kekayaan Rp10-25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (29 orang), birokrat (6 orang) dan legislatif (6 orang).

Sementara cakada dengan kekayaan Rp1-10 miliar berasal dari kalangan pengusaha (36 orang), birokrat (30 orang) dan legislatif (14 orang); cakada dengan kekayaan Rp100 juta - Rp1 miliar berasal dari pengusaha (4 orang), birokrat (3 orang) dan legislatif (3 orang); serta cakada dengan harta Rp1-100 juta yaitu pengusaha (3 orang), birokrat (3 orang) dan legislatif (1 orang).

"Disparitas harta kekayaan cakada perempuan lebih sempit dibanding harta kekayaan cakada laki-laki yang mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu Rp674,23 miliar dan nilai harta terendah sebesar minus Rp3,55 miliar," tambah Pahala.

Namun menurut Pahala, total harta kekayaan yang dimiliki cakada perempuan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur kemampuan pendanaan pilkada mereka karena total harta yang dilaporkan kepada KPK melalui LHKPN terdiri dari harta tidak bergerak, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, harta kas dan setara kas, dan harta lainnya yang dikurangi dengan utang.

Baca Juga: Perempuan Bugil Keliling Kota Naik Sepeda, Tanpa Baju dan Celana

"Harta kas mungkin lebih tepat menggambarkan tingkat kemampuan keuangan cakada dalam membiayai pilkada, termasuk cakada perempuan," ungkap Pahala.