SuaraSulsel.id - Baru empat bulan menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sudah tiga kali mengganti pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
Pergantian dilakukan jelang pencoblosan di Pilwali Kota Makassar.
Rudy mencopot Hamka yang juga Sekretaris Dinas PU dan menggantinya dengan Irwan Adnan. Irwan Adnan sendiri adalah Kepala Bapenda Kota Makassar.
"PU itu dapur kita untuk memulihkan ekonomi. Kita butuh percepatan, kalau lambat kita butuh (ganti) orang," kata Rudy, Jumat (13/11/2020).
Kata Rudy, sejumlah program prioritas di Dinas PU tidak berjalan maksimal. Padahal, ujung tombak perekonomian Kota Makassar ada di infrastruktur. Dengan masuknya Irwan, program yang terlambat bisa digenjot.
"Tidak ada hubungannya dengan politik. Kita hanya mau cepat karena PU itu program prioritas kita. Paling tidak ada energi baru," tambahnya.
Sebelumnya, pada 31 Agustus lalu, Rudi mencopot Kepala Dinas PU, Nirwan Mungkasa dan digantikan oleh Fathur Rahim yang juga Kepala Dinas Perumahan.
Baru 10 hari menjabat saat itu, Fathur Rahim kemudian diganti lagi pada 10 September lalu. Sekretaris Dinas, Hamka yang mengambil alih nahkoda di dinas PU saat itu.
Pada 9 November, Hamka kemudian dikembalikan ke posisinya sebagai sekretaris dinas. Alasan pergantian ketiganya juga sama. Tidak maksimal.
Baca Juga: Terkuak! Timses Cawalkot Makassar Ditusuk Gegara Menjelekkan Paslon Lain
Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi. Legislator Partai Gerindra ini mempertanyakan tolak ukur menilai kinerja pejabat yang tidak sampai sebulan.
"Apa tolak ukurnya. Masa hanya dalam 10 hari saja sudah bisa ambil keputusan bahwa pejabat ini tidak maksimal bekerja," kata Kasrudi.
Menurutnya melakukan pergantian jelang Pilkada, sangat tidak etis. Tentu bermuatan politis, apalagi dilakukan oleh Pejabat Sementara.
"Harusnya pemerintah kota fokus saja genjot program yang belum maksimal apalagi jelang akhir tahun. Jangan malah memperburuk situasi apalagi sebentar lagi Pilkada. Tentu orang bertanya, kenapa ini dinas PU diobok-obok terus," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
Terkini
-
Beredar Surat 'Bebas' Kasat Narkoba Toraja Utara, Propam Polda Sulsel Buka Suara
-
Perempuan di Makassar Bakar Diri atau Dibakar? Ini Jawaban Kapolsek Manggala
-
Tragedi di Makassar: Kekasih Diduga Siram Bensin, Perempuan Ini Kritis Akibat Luka Bakar
-
Wali Kota Khawatir Generasi Muda Mulai Malu Pakai Bahasa Makassar
-
Komnas HAM Desak Polri Stop Kultur Kekerasan di Asrama