Scroll untuk membaca artikel
Yovanda Noni
Sabtu, 14 November 2020 | 15:27 WIB
Ilustrasi aturan. (Pexels)

SuaraSulsel.id - Baru empat bulan menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sudah tiga kali mengganti pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Pergantian dilakukan jelang pencoblosan di Pilwali Kota Makassar.

Rudy mencopot Hamka yang juga Sekretaris Dinas PU dan menggantinya dengan Irwan Adnan. Irwan Adnan sendiri adalah Kepala Bapenda Kota Makassar.

"PU itu dapur kita untuk memulihkan ekonomi. Kita butuh percepatan, kalau lambat kita butuh (ganti) orang," kata Rudy, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga: Terkuak! Timses Cawalkot Makassar Ditusuk Gegara Menjelekkan Paslon Lain

Kata Rudy, sejumlah program prioritas di Dinas PU tidak berjalan maksimal. Padahal, ujung tombak perekonomian Kota Makassar ada di infrastruktur.  Dengan masuknya Irwan, program yang terlambat bisa digenjot.

"Tidak ada hubungannya dengan politik. Kita hanya mau cepat karena PU itu program prioritas kita. Paling tidak ada energi baru," tambahnya.

Sebelumnya, pada 31 Agustus lalu, Rudi mencopot Kepala Dinas PU, Nirwan Mungkasa dan digantikan oleh Fathur Rahim yang juga Kepala Dinas Perumahan.

Baru 10 hari menjabat saat itu, Fathur Rahim kemudian diganti lagi pada 10 September lalu. Sekretaris Dinas, Hamka yang mengambil alih nahkoda di dinas PU saat itu.

Pada 9 November, Hamka kemudian dikembalikan ke posisinya sebagai sekretaris dinas. Alasan pergantian ketiganya juga sama. Tidak maksimal.

Baca Juga: Lima TSK Kasus Penusukan Timses Cawalkot Makassar Ditangkap, Satu Tewas

Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Makassar,  Kasrudi. Legislator Partai Gerindra ini mempertanyakan tolak ukur menilai kinerja pejabat yang tidak sampai sebulan.

"Apa tolak ukurnya. Masa hanya dalam 10 hari saja sudah bisa ambil keputusan bahwa pejabat ini tidak maksimal bekerja," kata Kasrudi.

Menurutnya melakukan pergantian jelang Pilkada, sangat tidak etis. Tentu bermuatan politis, apalagi dilakukan oleh Pejabat Sementara. 

"Harusnya pemerintah kota fokus saja genjot program yang belum maksimal apalagi jelang akhir tahun. Jangan malah memperburuk situasi apalagi sebentar lagi Pilkada. Tentu orang bertanya, kenapa ini dinas PU diobok-obok terus," tegasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More