Nurdin mengaku ada perlambatan kinerja akibat pandemi Covid-19. Namun, dalam tiga bulan terakhir kondisi ini, kata Nurdin, akan membaik.
"Tadi sudah disampaikan dibanding tiga bulan yang lalu kita masih nol. Tetapi seiring berjalannya pemerintahan ini akan terus kami tingkatkan," tambahnya.
Nurdin bahkan sudah melakukan inspeksi mendadak ke kantor PMPTSP. Melihat pelayanan di PTSP yang perlu dibenahi.
Pada pukul 10.00 Wita, saat Nurdin datang, meja pelayanan masih kosong.
Sementara, Koordinator Wilayah 8 KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menambahkan, posisi Sulsel saat ini ada pada peringkat 13 dari 34 provinsi.
Nilai integritasnya masih pada posisi rendah. KPK berharap Sulsel bisa terus berbenah dan memperbaiki jalannya pemerintahan. Menurutnya, urutan tersebut bukan berarti tidak ada korupsi di Sulsel.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Jutaan Rumah di Daerah 3T Menanti Strategi Elektrifikasi 100 Persen Pemerintah
-
Bos Geng Sapiria Tewas Ditembak, Pria Bertopeng Bakar Rumah dan Kendaraan di Makassar
-
Tunanetra Menjadi PPPK, Bakri Buktikan Disabilitas Bukan Penghalang
-
Pencuri Solar Mobil Damkar Ditangkap! Uangnya untuk Beli Chip Judi Online
-
4.047 PPPK Resmi Dilantik, Gubernur Sulsel: Ini Amanah Besar untuk Pelayanan Publik