KPK Sebut Banyak Pegawai Pemprov Sulsel Pandai Buat Laporan, Faktanya Beda

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) kembali menyoroti bobroknya pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. KPK menilai dari hasil data Center for Prevention (MCP). 

Capaian angka Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah tolak ukur pelaksanaan pemerintahan yang baik dari KPK. Capaian Pemprov Sulsel pun dinilai belum maksimal. 

Anggota Tim Korsupgah KPK RI, Fritz M Wongso mengatakan, Sulsel berada pada posisi yang belum aman untuk capaian MCP.

Posisinya masih pada angka 55,52 persen. Padahal KPK mengharapkan Pemprov Sulsel berada pada posisi aman, yakni angka 70-80 persen. 

Baca Juga: Sekolah di Sulawesi Selatan Dipersiapkan Buka Januari 2021

Fritz menyebutkan, ada beberapa penyebab rendahnya capaian Sulsel untuk kategori pelaksanaan pemerintahan yang baik. Salah satunya kinerja Dinas Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Menurut Fritz, dari laporan secara administrasi, Pemprov mencatat angka MCP mencapai angka 65, namun ternyata ketika ditinjau ke lapangan rendah.  

“Banyak yang pandai menulis laporan, tetap implementasinya berbeda.  Misalnya PTSP yang laporan pelaksanan pelayanannya bagus. Ternyata setelah kami tinjau, masih banyak masyarakat yang harus berhubungan langsung untuk perizinan surat," kata Fritz di ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. 

Masalah diperparah dengan keluhan masyarakat yang harus bertemu dengan pejabat teknis.

Padahal sistem tersebut seharusnya daring. KPK mengaku tidak ingin disebut menghakimi sistem pelayanan, melainkan melakukan pembenahan agar kinerjanya lebih maksimal.   

Baca Juga: KPK Tahan Bupati Labuhanbatu Utara Kharudin Syah Kasus Suap DAK

"Soal rapor merah atau tidak, ya nanti dilihat lah. Mungkin waktu pelaporannya bagus. Pas kami datang, ada meja yang kosong, meja yang aneh-aneh, atau yang lain," tuturnya.