KPID Sulsel Kritik KPU Makassar, Akan Gelar Acara Debat di Jakarta

Anggota KPU Makassar Endang Sari mengatakan, pemilihan debat di Jakarat karena beberapa pertimbangan.

Pertama, KPU melakukan efisiensi anggaran. Karena bila melaksanakan di Jakarta, di stasiun TV nasional, KPU bisa melakukan efisiensi sampai 50 persen anggaran.

Karena tidak lagi menyewa hotel dan fasilitas lain. Hanya terbatas personil yang bisa berangkat ke jakarta.

Kedua, memperhatikan animo masyarakat yang cukup tinggi di masa kampanye pilwali Makassar 2020, dan juga eskalasi politik yang terjadi beberapa waktu terakhir, KPU Makassar melihat potensi untuk terjadinya kerumunan massa sangat besar.

“Dan memang di setiap pemilihan yang pernah digelar di makassar, konsentrasi massa yang cukup besar selalu terjadi di luar lokasi debat. Sementara kami harus menegakkan protokol Covid-19 sesuai yang tertuang dalam PKPU 13 tahun 2020,” ungkap Endang.

Ketiga, dari 270 daerah yang melaksanakan  pemilihan, Pilwali Makassar 2020 adalah satu-satunya pemilihan yang merupakan perulangan.

Mengingat pelaksanaan Pilkada Makassar kali ini adalah perulangan dengan antusiasme yang besar, maka  perlu bagi KPU melakukan pertimbangan akan situasi tersebut.

Utamanya dalam upaya membangun kepekaan di masa pandemi Covid-19. Dan menjamin terlaksananya dengan baik implementasi PKPU 13 menyangkut pencegahan covid 19.

Empat, selain debat publik, tahapan pilwali makassar yang KPU kelola sebelumnya seperti peluncuran tahapan, pendaftaran bapaslon, penetapan paslon, pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai dan kepatuhan Covid 19, selalu menggandeng media penyiaran daerah.

Baca Juga: Erwin Aksa Dilaporkan ke Bawaslu, Ini Respons Tim Pemenangan Appi-Rahman

“Bukan TV nasional,” kata Endang.

Baru di tahapan debat KPU berencana menggunakan TV nasional. KPU tetap mempersiapkan agenda debat di Makassar. Yaitu di debat terakhir menjelang hari pemilihan nantinya.

Lima, KPU Makassar senantiasa berusaha melakukan penerapan PKPU 13 dan memperhatikan jaminan terselenggaranya tahapan pemilu sesuai dengan aturan pemilihan. Sekaligus memperhatikan asas upaya pencegahan covid dan upaya melakukan penyelenggaraan pemilu yang peka atas situasi covid yang ada.

“Apalagi kota Makassar sebagai kota dengan jumlah pemilih yang besar,” ungkapnya.