16 Ribu Petugas KPPS di Kota Makassar Akan Rapid Test

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan melakukan tes cepat massal atau rapid test terhadap 16 ribu Petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS).

Petugas KPPS ini akan bertugas menjadi panitia di TPS saat hari pencoblosan, Rabu, 9 Desember 2020.

Hal tersebut terungkap saat berlangsung pertemuan antara Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin bersama sejumlah Anggota KPU Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (20/10/2020).

Rencananya, belasan ribu Petugas KPPS tersebut akan menjalani Rapid Test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar.

Baca Juga: Usai Demo di Balikpapan, Rapid Test Minim Peminat

Mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

“Kami mendukung penuh rencana teman-teman KPU yang selalu mengedepankan aspek kesehatan dalam setiap proses pelaksanaan tahapan Pilwali. Termasuk Rapid Test untuk petugas KPPS. Insya Allah Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan akan membantu, baik itu tenaga medis maupun tempat pelaksanaannya,” ujar Rudy.

Pada kesempatan ini, Rudy kembali mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 yang saat ini masih menjadi pandemi dunia, termasuk di Kota Makassar.

Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kota Makassar, M. Faridl Wajdi juga menyampaikan rencana pelaksanaan debat pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang akan digelar sebanyak tiga kali.

Debat pertama dan kedua kemungkinan digelar di Jakarta pada minggu pertama dan minggu terakhir di bulan November.

Baca Juga: Alhamdulillah Ketua KPU Makassar Sembuh dari Covid-19, Mulai Bertugas

"Sedangkan debat yang ketiga kita akan dilakukan di Makassar, tepatnya di awal bulan Desember atau di hari terakhir masa kampanye,” ujar Faridl.

Menurutnya, dalam debat tersebut penerapan protokol kesehatan akan menjadi perhatian utama.

“Itu sudah jelas diatur dalam Peraturan KPU. Jadi hanya beberapa saja perwakilan dari setiap paslon yang hadir, termasuk perwakilan dari KPU dan Bawaslu yang juga dibatasi,” ujarnya.