Bupati Basli Ali Minta Pemerintah Pusat Kembangkan Wisata di Selayar

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menerima kunjungan Bupati Kabupaten Selayar M Basli Ali dan Sekretaris Daerah (Sekda) Selayar Marjani Sultan, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin 21 September 2020.

Mereka membahas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata di Kepulauan Selayar.

Bupati Selayar M Basli Ali mengatakan, pemerintah pusat perlu menjadikan Selayar sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Hadir dengan atraksi, akses, dan akomodasi kelas dunia.

"Misalnya, hadirnya bandara kelas internasional," ungkapnya.

Baca Juga: Moeldoko : Bali Siap Sambut Kembali Wisatawan dengan Protokol Kesehatan

Selain itu, Selayar harus memiliki infrastruktur yang menghubungkan antar pulau. Serta didukung dengan kemudahan perizinan yang diberikan.

"Untuk itu, penting bagi Selayar memiliki KEK Bidang Pariwisata," kata Basli.

Marjani mengatakan, jika ini terealisasi, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel.

"Yang menarik di Kawasan KEK itu berdasarkan analisis dari Bank Indonesia. Jika ini berjalan normal, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulsel hingga satu persen," kata Marjani.

Ia berharap, pemerintah pusat dapat merealisasikan ini dengan cepat.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Komodo di Labuan Bajo Tersebar Hingga di 5 Pulau

"Saya kira yang paling pertama, bagaimana mempercepat penetapannya oleh Presiden. Tapi banyak persyaratan-persyaratan. Ini yang sedang kita koordinasikan ke Pak Gubernur dan beliau mendukung ini," ujarnya.

KEK pariwisata diharapkan akan memberi dampak positif yang besar, terutama efek ganda. Mulai peningkatan pembangunan fisik, berkembangnya ekonomi, meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

"Serta bertambahnya PAD dari sektor pariwisata," kata Marjani.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah memasuki bulan keempat. Pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 695,2 triliun, untuk membangkitkan perekonomian nasional yang terpuruk pada Kuartal I dan II akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional berfokus pada program prioritas Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, dengan mengerjakan empat hal.

Yaitu perlindungan sosial, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), program terkait kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta program yang berkaitan dengan menolong pembiayaan korporasi di masa pandemi ini.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini telah melakukan berbagai program dan optimistis Triwulan III Sulsel dapat tumbuh positif. Dimana semua sektor tetap bergerak, walaupun tidak maksimal.

"Saya optimistis kuartal ketiga terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, terutama pertumbuhan ekonomi," kata Nurdin Abdullah.

Sulsel tetap tumbuh di masa pandemi didorong oleh berbagai sektor. Diantaranya pertanian, informasi dan komunikasi, dan jasa pendidikan.

Pada Triwulan II, pertumbuhan ekonomi secara nasional, hanya dua dari 34 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,87 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II 2020 (y-on-y), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,73 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,55 persen.

Sentra-sentra produksi terus berjalan, demikian juga dengan jadwal tanam berjalan dengan baik. Sehingga diprediksi produksi pertanian terus naik. Pemulihan ekonomi Sulsel juga mulai terlihat dari aktivitas ekspor.

Khusus untuk Makassar sebagai ibu kota provinsi, sebut Nurdin, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Perbankan, seperti BNI dan Bank Sulsel, untuk bisa mensupport UMKM yang jumlahnya ribuan.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini, meski tidak menyebutkan angka pasti, tapi menurutnya Sulsel sendiri punya anggaran khusus untuk pemulihan ekonomi, dan itu dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti yang pada Dinas Koperasi dan UMKM, yang disinergikan tentunya dengan APBN dan APBD.

"Yang penting lagi sekarang, kita terus lakukan kemudahan dalam perizinan. Pokoknya kita support penuh PEN dengan berbagai kebijakan yang kita berikan, kewenangan di pemerintah daerah, baik Pemprov dan Pemkab/kota," sebutnya.

Salah satunya, keputusan tentang pemberian skema bebas denda pajak kendaraan yang harganya di bawah Rp 150 juta. Itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 119/VIII/2020 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor di Sulsel.

Di masa pandemi ini, ia menyebutkan kunci utama ada pada APBD. Sedangkan sektor investasi masih mengambil sikap wait and see. Sehingga Pemprov mendorong program-program padat karya dilaksanakan.

"Jadi kunci segala-galanya ada pada APBD. Karena investasi inikan pasti masih wait and see, jadi pergerakan kita, bagaimana program-program padat karya terus kita dorong, sehingga masyarakat masih bisa terus bekerja," jelasnya.

Selanjutnya, bagaimana seluruh proyek infrastruktur diselesaikan dan telah dilelang. Sehingga daya serap anggaran dapat meningkat. Rencana investasi dalam pandemi ditarget mencapai Rp 7 triliun. Smelter di Banteng juga tetap bergerak, terdapat penambahan enam tungku.

Ia mengakui, anggaran sedikit terganggu karena refokusing dilakukan, sehingga beberapa program-program strategis harus dihentikan.

"Tapi kita sudah buat kebijakan, tetap jalan semua," ucapnya.