- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram atas dugaan jual beli traktor bantuan pemerintah seharga Rp120 juta di Sidrap.
- Tim gabungan Kementan dan TNI menyita satu unit traktor hibah negara di Kabupaten Sidenreng Rappang pada 18 November 2026.
- Mentan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas serta memberikan hukuman berat kepada seluruh pelaku penyimpangan bantuan pertanian.
Dia bahkan menyamar sebagai calon pembeli untuk memastikan dugaan transaksi tersebut.
Sekitar pukul 10.30 Wita, Andi Nur Alamsyah menghubungi Asriandi melalui sambungan telepon.
Dalam komunikasi itu, dia menanyakan sekaligus menyampaikan niat membeli satu unit traktor Kubota tipe Super Strong RTR-180 yang ditawarkan seharga Rp120 juta.
Setelah komunikasi berlangsung, Andi Nur Alamsyah bersama tim Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin bergerak menuju lokasi keberadaan traktor.
Baca Juga:74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel
Tim tiba di rumah Muh. Said di Desa Baranti sekitar pukul 12.30 Wita. Setengah jam kemudian, petugas melakukan penyitaan terhadap satu unit traktor tersebut.
Traktor kemudian diangkut menggunakan mobil towing sekitar pukul 13.15 Wita. Proses pengambilan sementara alsintan itu dituangkan dalam surat yang ditandatangani Muh. Said dan Andi Nur Alamsyah pada pukul 13.30 Wita.
Minta Traktor di Takalar Ditarik
Tak hanya di Sidrap, Amran mengaku menerima informasi dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Kabupaten Takalar.
Dia meminta seluruh traktor yang diduga disalahgunakan ditarik kembali.
Baca Juga:Dari Racun Tikus, Tiran Grup Milik Amran Kini Rambah Industri Baterai hingga Energi Hijau
Bahkan, dia menyebut ada informasi mengenai 85 unit traktor yang perlu dikumpulkan untuk ditarik dari pihak yang diduga menyalahgunakannya.
"Saya dengar juga ada di Takalar. Kami minta tarik seluruh traktor. Kalau ada 85 unit, sudah dikumpulkan, tarik. Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh," katanya.
Menurut Amran, bantuan pertanian merupakan fasilitas yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Karena itu, manfaatnya harus benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu.
"Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden," tuturnya.
Amran mengungkapkan dugaan penyimpangan bantuan di sektor pertanian bukan hanya terjadi pada alsintan.