- Magdalena De Munnik mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung setelah kalah dalam kasasi sengketa lahan Manggala.
- Biro Hukum Pemprov Sulsel telah menyiapkan kontra memori Peninjauan Kembali dan menilai bukti pihak lawan sangat lemah.
- Sengketa lahan seluas 52 hektare di Makassar tersebut berdampak pada ribuan warga yang belum bisa mengurus sertifikat.
SuaraSulsel.id - Sengketa lahan seluas 52 hektare di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali berlanjut.
Karena Magdalena De Munnik kembali menempuh upaya hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Setelah kalah di tahap kasasi.
Langkah tersebut membuat ribuan warga harus kembali bersabar. Atas sengketa lahan Manggala yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pun bersiap menghadapi upaya hukum terbaru Magdalena.
Baca Juga:PLN Ungkap Penyebab Listrik Makassar Sering Padam
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Marwan membenarkan adanya pengajuan PK tersebut.
Ia mengatakan pihaknya tidak bisa menghalangi langkah Magdalena karena merupakan hak setiap pihak yang berperkara.
"Iya. Kita tidak bisa halangi karena itu haknya. Tapi berdoa saja, Pemprov tetap dimenangkan," kata Marwan, Rabu, 18 November 2026.
Marwan mengungkapkan Biro Hukum Pemprov Sulsel telah menyiapkan kontra memori PK untuk menghadapi permohonan tersebut. Mereka optimis menang.
Apalagi bukti-bukti yang kembali diajukan Magdalena juga masih lemah. Bahkan menurutnya sejumlah bukti tersebut telah diuji dan dipatahkan dalam persidangan sebelumnya.
Baca Juga:Sulsel Jadi Pusat Desk Investasi KTI, Andi Sudirman: Perizinan Kini Lebih Mudah
"Biro Hukum sudah bikin kontra memori PK. Bukti yang diajukan Magdalena juga sangat lemah, bahkan kan sudah dibuktikan di sidang tingkat pertama," ujarnya.
Pemprov Sulsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya berhasil memenangkan sengketa kepemilikan lahan Manggala melalui proses kasasi di MA.
Sengketa ini bermula pada 2024 ketika seorang warga bernama Samla Daeng Simba menggugat Pemprov Sulsel dengan mengatasnamakan ahli waris Daeng Manappa.
Dalam perjalanan persidangan, muncul Magdalena De Munnik sebagai penggugat intervensi.
Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Pemprov Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, serta BPN Kota Makassar dan BPN Provinsi Sulsel.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan yang diajukan pihak penggugat sehingga Pemprov Sulsel dinyatakan menang.