- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman geram atas dugaan jual beli traktor bantuan pemerintah seharga Rp120 juta di Sidrap.
- Tim gabungan Kementan dan TNI menyita satu unit traktor hibah negara di Kabupaten Sidenreng Rappang pada 18 November 2026.
- Mentan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas serta memberikan hukuman berat kepada seluruh pelaku penyimpangan bantuan pertanian.
SuaraSulsel.id - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman geram setelah menemukan dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Bantuan yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani itu justru diduga ditawarkan untuk diperjualbelikan hingga ratusan juta rupiah.
Kasus ini terungkap setelah tim gabungan Kementerian Pertanian bersama Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Rabu, 18 November 2026 lalu.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu unit traktor Kubota tipe Super Strong RTR-180 yang ditemukan di rumah Muh. Said, Desa Baranti, Kecamatan Baranti. Traktor itu diduga ditawarkan dengan harga mencapai Rp120 juta.
Baca Juga:74 Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Bantuan Alsintan Kementan Rp243,6 Miliar di Sulsel
Temuan tersebut membuat Amran geram. Dia menilai praktik memperjualbelikan alsintan bantuan pemerintah merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan petani, terutama mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut.
"Ini ternyata masih ada mafia alsintan. Dulu mafia beras, kami kejar. Sekarang mafia alsintan," kata Amran di Maros, Jumat, 20 November 2026.
Amran menegaskan bantuan alsintan dari pemerintah berstatus hibah sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apa pun.
Terlebih pengadaan bantuan tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Dia pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik tersebut dan memberikan hukuman berat kepada siapa pun yang terbukti terlibat.
Baca Juga:Dari Racun Tikus, Tiran Grup Milik Amran Kini Rambah Industri Baterai hingga Energi Hijau
"Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Hibah dari pemerintah, ini dari pemerintah. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya," tegasnya.
Amran bahkan mengingatkan agar penindakan tidak pandang bulu. Dia memastikan tidak boleh ada perlakuan khusus, termasuk jika pihak yang terlibat memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian.
"Memang saya keluarga, semua dari Nabi Adam. Dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah, sektor pertanian ditindak," ujarnya.
Terungkap Lewat Penyamaran
Dugaan jual beli traktor bantuan pemerintah di Sidrap itu terungkap setelah dua orang yang diduga terlibat, yakni Muhammad Said dan Asriandi, menawarkan alsintan melalui media sosial.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah.
Dia bahkan menyamar sebagai calon pembeli untuk memastikan dugaan transaksi tersebut.
Sekitar pukul 10.30 Wita, Andi Nur Alamsyah menghubungi Asriandi melalui sambungan telepon.
Dalam komunikasi itu, dia menanyakan sekaligus menyampaikan niat membeli satu unit traktor Kubota tipe Super Strong RTR-180 yang ditawarkan seharga Rp120 juta.
Setelah komunikasi berlangsung, Andi Nur Alamsyah bersama tim Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin bergerak menuju lokasi keberadaan traktor.
Tim tiba di rumah Muh. Said di Desa Baranti sekitar pukul 12.30 Wita. Setengah jam kemudian, petugas melakukan penyitaan terhadap satu unit traktor tersebut.
Traktor kemudian diangkut menggunakan mobil towing sekitar pukul 13.15 Wita. Proses pengambilan sementara alsintan itu dituangkan dalam surat yang ditandatangani Muh. Said dan Andi Nur Alamsyah pada pukul 13.30 Wita.
Minta Traktor di Takalar Ditarik
Tak hanya di Sidrap, Amran mengaku menerima informasi dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Kabupaten Takalar.
Dia meminta seluruh traktor yang diduga disalahgunakan ditarik kembali.
Bahkan, dia menyebut ada informasi mengenai 85 unit traktor yang perlu dikumpulkan untuk ditarik dari pihak yang diduga menyalahgunakannya.
"Saya dengar juga ada di Takalar. Kami minta tarik seluruh traktor. Kalau ada 85 unit, sudah dikumpulkan, tarik. Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh," katanya.
Menurut Amran, bantuan pertanian merupakan fasilitas yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Karena itu, manfaatnya harus benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu.
"Ini pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden," tuturnya.
Amran mengungkapkan dugaan penyimpangan bantuan di sektor pertanian bukan hanya terjadi pada alsintan.
Kementerian Pertanian telah menerima 271 laporan dugaan pelanggaran dari berbagai daerah di Indonesia, yang mencakup persoalan beras, pupuk, hingga traktor.
"Ada beberapa daerah di seluruh Indonesia, laporan yang masuk di seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja, ada beras, ada pupuk, ada traktor," ungkapnya.
Dia mengingatkan bahwa bantuan alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern.
Penggunaan mesin diharapkan dapat menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan lahan, sekaligus mempercepat proses tanam.
Dengan demikian petani bisa bekerja lebih efisien dan memanfaatkan musim tanam secara optimal.
"Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan," jelas Amran.
Dia pun menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, persoalan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga penyimpangan di sektor tersebut harus ditindak tegas.
"Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan, kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Tidak boleh main-main di sektor pertanian," sebutnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing